Marak PHK di Awal 2024, Apindo: Biaya Usaha Naik, Industri Terdesak Lakukan Pengurangan Karyawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani merespons fenomena banyak pabrik tutup di awal 2024. Hal ini berimbas terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Shinta mengatakan, untuk industri yang berorientasi di sektor ekspor saat ini masih terdampak permintaan (demand) pasar global lantaran situasi geopolitik sehingga berimbas terhadap PHK.

"Terkait adanya PHK untuk industri yang berorientasi ekspor masih terkait dengan demand pasar global karena situasi gropolitik yang mempengaruhi ekonomi banyak negara," kata Shinta saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/5/2024).

Shinta mengatakan, kondisi tersebut juga dialami industri padat karya seperti garmen dan alas kaki di mana industri tersebut harus bersaing dengan produk impor ilegal.

Tak hanya itu, industri tersebut kesulitan mendapatkan bahan baku impor dan kenaikan biaya usaha membuat pengusaha melakukan efisiensi dengan mengurangi jumlah karyawan.

"Selain itu kesulitan dalam memperoleh bahan baku/penolong impor, juga kenaikan cost of doing business membuat industri-industri ini semakin terdesak untuk meningkatkan efisiensi produksi agar bisa tetap eksis di pasar, salah satunya dengan pengurangan karyawan," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sebanyak 2.650 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama periode Januari sampai Maret 2024.

Rinciannya, 306 pekerja di Januari, 654 pekerja di Februari, dan 1.690 pekerja di Maret 2024.

Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, maraknya PHK di Jawa Barat terjadi di industri tekstil dan garmen lantaran pengusaha memutuskan untuk menutup pabriknya.

"Penyebab maraknya PHK di Jawa Barat selama tiga bulan terakhir, khususnya di sektor industri padat karya seperti tekstil dan garmen, terutama disebabkan oleh penutupan sejumlah pabrik," kata Anwar saat dihubungi Kompas.com, Rabu.

Anwar mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan pemerintah daerah, penutupan pabrik terjadi lantaran biaya tenaga kerja lebih tinggi di Jawa Barat dibandingkan daerah lain.

Hal ini, kata dia, membuat pengusaha memiliki pertimbangan ekonomi dan memindahkan operasi ke daerah lain.

"Penutupan pabrik ini terjadi karena sejumlah faktor ekonomi, termasuk biaya tenaga kerja yang lebih tinggi di Jawa Barat dibandingkan dengan provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang menyebabkan sebagian pengusaha memindahkan operasi mereka ke wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) yang lebih rendah??," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Anwar mengatakan, dibutuhkan penguatan dialog antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk mencari solusi bersama yang dapat mengurangi kebutuhan akan PHK.

Selain itu, memperluas cakupan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan meningkatkan dukungan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan melalui program JKP yang terdiri atas bantuan tunai akibat PHK, akses pelatihan bersertifikat dan gratis baik re-skilling maupun up-skilling.

"Dan bantuan akses pekerjaan melalui job matching untuk membantu mereka kembali ke pasar kerja," ucap dia.