AHY Usul Ada Badan Air Nasional, Basuki: Koordinasi Makin Susah

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai banyak badan lembaga terbentuk nantinya membuat koordinasi semakin susah. Hal ini menanggapi usulan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar membentuk Badan Air Nasional.

Basuki mengatakan manajemen pengelolaan air saat ini cukup baik dalam lintas kementerian dengan melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Dewan Sumber Daya Air Nasional.

"Sekarang ini masih efektif karena kita dibantu oleh dewan nasional sanitasi air. Itu kan melibatkan semua merumuskan, baru kita laksanakan di Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air," ujar Basuki di Pantai Melasti, Kabupaten Badung, Bali, dikutip dari Tribunnews, Minggu (25/5/2024).

Dengan keberadaan lembaga negara baru bernama Badan Air Nasional, menurut Basuki, justru malah memperumit koordinasi yang sudah terjalin baik saat ini.

"Enggak gampang kalau makin banyak Badan. Itu koordinasinya makin susah," beber pria yang akrab disapa Pak Bas ini.

Sementara itu Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa gagasan mengenai pembentukan badan atau lembaga yang secara khusus menangani permasalahan air merupakan domain dari pemerintahan selanjutnya.

“Kalau pembentukan badan air ini kan nanti akan menjadi domain dari pemerintah berikutnya. Saya kira, seluruh format kelembagaan ini kan masih dibahas,” ujar Endra dikutip dari Antara.

Endra menjelaskan bahwa air merupakan permasalahan yang melibatkan multidisiplin dan multisektor.

Di Indonesia, kata dia melanjutkan, permasalahan air terkait dengan beberpa kementerian lainnya di luar PUPR, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengulik soal air tanah.

Ketika disinggung mengenai apakah hal tersebut memungkinkan atau tidak, Endra pun menjawab bahwa merealisasikan pembentukan badan atau lembaga air adalah langkah yang memungkinkan, selama terdapat komitmen politik oleh pemerintah terkait masalah air.

“Seluruh ide saya kira mungkin (direalisasikan), tetapi tentunya itu kembali kepada bagaimana nanti presiden baru kita melihat masalah air,” kata Endra.

Diberitakan sebelumnya, AHY mengatakan badan atau lembaga khusus air dapat berperan penting dalam mengintegrasikan dan menyinkronisasikan manajemen air.

Gagasan mengenai lembaga atau badan yang menangani khusus manajemen air tersebut disampaikan oleh AHY dalam Forum Local and Regional Government di salah satu acara World Water Forum (WWF) ke-10.

Menurut AHY, badan air nasional atau apapun namanya ini diharapkan bisa jadi wadah besar bagi penataan manajemen air menghadapi krisis air yang cepat atau lambat, siap atau tidak harus menghadapi itu.

Kendati demikian, Menteri ATR/Kepala BPN tersebut mengatakan bahwa badan khusus air tersebut baru sebatas gagasan yang disampaikan dalam forum internasional yang merupakan forum akademis untuk saling belajar dari berbagai negara dan dirinya tidak memiliki kewenangan mengenai hal tersebut.