Belanja Subsidi Naik jadi Rp 77,8 Triliun, Sri Mulyani: Kombinasi Harga Minyak, Kurs, dan Volume

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja subsidi energi dan non energi meningkat secara tahunan (year on year/yoy) hingga pengujung Mei lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah telah membelanjakan Rp 77,8 triliun untuk subsidi energi dan non energi hingga 31 Mei 2024.

"Ini artinya ada keniakan 3,7 persen dibandingkan belanja subisdi hingga bulan Mei, yang tahun lalu adalah Rp 75,1 triliun," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa, Kamis (27/6/2024).

Lebih lanjut bendahara negara bilang, sejak tahun 2022, belanja subsidi energi dan non energi mengalami peningkatan signifikan.

Data Kemenkeu menunjukan, belanja subsidi energi dan non energi pada periode Januari - Mei 2020 sebesar Rp 48,9 triliun dan periode yang sama tahun 2021 nilainya sebesar Rp 56,6 triliun.

Namun, pada periode Januari - Mei 2022, nilai belanja subsidi melonjak menjadi Rp 75,4 triliun, kemudian pada periode yang sama tahun 2023 sedikit turun menjadi Rp 75,1 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan belanja subsidi itu utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

"(Kenaikan belanja subsidi) Ini kombinasi harga minyak, kurs, dan volume," ujarnya.

Secara lebih rinci, realisasi belanja subsidi sebesar Rp 77,8 triliun pada tahun ini digunakan untuk subsidi energi sebesar Rp 56,9 triliun dan non energi sebesar Rp 21 triliun.

Untuk belanja subsidi energi telah digunakan untuk bahan bakar minyak (BBM) sebesar 5,56 juta kiloliter (KL), elpiji 3 kilogram 2,7 juta metrik ton, serta listrik bersubsidi untuk 40,4 juta pelanggan.

Sementara untuk subsidi non energi telah dimanfaatkan untuk penyaluran program kredit usaha rakyat (KUR) kepada 2 juta debitur.

"APBN bekerja langsung ke masyarakat," ucap Sri Mulyani.

Pemerintah pantau Rupiah

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata bilang, pemerintah akan terus memantau perkembangan kurs rupiah terhadap dollar AS dan dampaknya terhadap belanja subsidi pemerintah.

Ia mengakui, nilai tukar rupiah telah terdepresiasi lebih dalam dari perkiraan semula pemerintah, sebagaimana ditetapkan dalam asumsi makro APBN.

"Sejauh ini sampai hari ini kita berusaha tetap mengelola dalam range yang sudah disiapkan dalam APBN kita," ucap Isa.