Pemerintah Targetkan Defisit APBN 2020 Terjaga di 1,52-1,75 Persen

Kompas.com - 20/05/2019, 18:25 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2020 dalam Rapat Paripurna ke 17 DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan bisa menjaga defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RAPBN) 2020 di kisaran 1,75 persen hingga 1,52 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagai tahun pembuka periode pemerintahan yang baru, kebijakan makro fiskal pada 2020 dirumuskan sebagai kebijakan fiskal ekspansif yang terarah dan terukur.

Dia mengatakan, keseimbangan primer ditargetkan bisa positif, dan rasio utang bisa dijaga pada kisaran 30 persen terhadap PDB.

Baca juga: April 2019, Defisit Anggaran RI Capai Rp 101 Triliun

" Defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif," katanya di Jakarta, Senin (20/5/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini memastikan, pemerintah akan menjaga agar defisit RAPBN 2020 bisa terjaga dalam taraf yang terukur sekaligus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara aman, hati-hati dan berkelanjutan.

Pemerintah pun berupaya untuk bisa merumuskan pembiayaan kreatif dalam APBN 2020 yang dilaksanakan secara hati-hati (prudent).

Baca juga: RAPBN 2020, Pemerintah Ajukan Pertumbuhan Ekonomi hingga 5,6 Persen

Menurutnya, kebijakan pembiayaan juga akan terus dilakukan dengan memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Dia menyatakan, pemerintah akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif Iainnya," ucap dia.




Close Ads X