Lindungi Konsumen Fintech, Aftech Akan Bentuk Komite Etik

Kompas.com - 10/08/2019, 15:25 WIB
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida (kedua kiri) dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Luhur (kedua kanan) memberi keterangan dalam jumpa pers di Kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (9/8/2019). MURTI ALI LINGGAWakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida (kedua kiri) dan Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Niki Luhur (kedua kanan) memberi keterangan dalam jumpa pers di Kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) segera membentuk tim investigasi yang disebut juga dengan komite etik. Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut dari penunjukan Aftech sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) di Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Umum Aftech Niki Santo Luhur, mengatakan, tim ini bertugas melakukan pengkajian apabila terjadi berbagai kasus yang dapat merugikan konsumen/pengguna fintech maupun anggota asosiasi sendiri.

"Kita akan bentuk komite etik yang independen yang terdiri dari beberapa pengacara," kata Niki dalam jumpa pers di Kantor OJK Wisma Mulia 2, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Perusahaan Fintech Harus Atasi Potensi Kebocoran Data Pengguna

Niki menyampaikan, pembentukan komite etik ini merupakan bentuk tanggung jawab Aftech dalam menyelesaikan persoalan yang akan maupun sudah timbul secara profesional.

Mereka yang masuk dalam tim pengacara Komite etik akan dipilih dari pihak ketiga atau di luar lingkup asosiasi guna mengurangi konflik kepentingan.

Nantinya, pada saat pendaftaran anggota baru, komite etik juga akan bertugas melakukan kajian dan pengecekan dokumen.

Baca juga: Sebelum Coba-coba, Ketahui Bahayanya Pinjaman Online Ilegal

Pada tahap ini, komite etik bertugas bertanggung jawab memastikan calon anggota asosiasi memiliki badan usaha yang sah dibawah payung hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Aftech juga akan bekerja sama dengan sejumlah auditor untuk memastikan apakah para anggota sudah menerapkan sistem pengamanan data. Apabila memungkinkan, penerapan pengamanan data juga diharuskan melewati proses akreditasi.

"Proses akreditasi dilakukan pihak ketiga secara profesional. Akreditasi harus mempunyai standar internasional misalnya ISO 27001," tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
komentar di artikel lainnya
Close Ads X