Menyusut, Anggaran Subsidi Tahun 2020 Hanya Rp 199,7 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 199,7 triliun untuk berbagai subsidi di 2020.

Alokasi tersebut termaktub dalam Rencana Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020.

“Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya,” bunyi Pasal 16 ayat (3) RUU tersebut, sebagaimana dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: 5 Tahun Memimpin, Jokowi Minta Penyaluran Subsidi Diperbaiki

Namun, nilai anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan subsidi tersebut lebih rendah daripada outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp 212,3 triliun.

Perbedaannya sekitar minus Rp 12,6 triliun.

Angkanya juga lebih rendah dari anggaran belanja subsidi 2018 sebesar Rp 218,9 triliun.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020, disebutkan bahwa pemerintah akan lebih mengoptimalkan kebijakan subsidi dalam menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik, mendukung ketahanan pangan dan energi, serta menjaga kesinambungan kinerja BUMN penyedia barang bersubsidi.

Beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain mengubah paradigma dari subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada masyarakat.

Selain itu, juga meningkatkan akurasi data target penerima subsidi secara masif serta memanfaatkan teknologi dalam penyaluran subsidi.

Hal lain yang dilakukan yakni meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian dan pengawasan subsidi.

Subsidi energi

Dari total alokasi anggaran pengelolaan subsidi sebesar Rp 199,725 triliun itu, sebanyak Rp 137,5 triliun untuk subsidi energi.

Rinciannya, subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kilogram sebesar Rp 75,252 triliun dan listrik Rp 62,2 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 62,3 triliun untuk subsidi non-energi.

Alokasi anggaran subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kilogram dalam RAPBN tahun 2020 lebih rendah sekitar Rp 15 triliun dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp 90,28 triliun.

Baca juga: 10 Persen Orang Paling Kaya di Indonesia Menikmati Subsidi Elpiji 3 Kg

Sementara untuk subsidi listrik Dalam RAPBN tahun 2020 lebih tinggi Rp 9,89 triliun jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp 52,3 triliun.

Adapun arah kebijakan subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram pada 2020, antara lain melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk minyak solar dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan elpiji tabung 3 kilogram; mengupayakan penyaluran subsidi elpiji tabung 3 kilogram yang lebih tepat sasaran; dan meningkatkan peranan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan konsumsi BBM bersubsidi dan elpiji tabung 3 kilogram.

Subsidi non-energi

Subsidi non-energi terdiri atas subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO), subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak.

Pada periode 2015–2019, realisasi subsidi nonenergi mengalami perkembangan yang cenderung fluktuatif. Pertumbuhan rata-ratanya 1,1 persen pertahun.

Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2020 disebutkan, komponen terbesar dalam subsidi non-energi adalah subsidi pupuk, dengan kontribusi rata-rata sebesar 45,4 persen selama kurun waktu 2015–2018.

Dalam kurun waktu 2015–2019, realisasi subsidi pupuk mengalami pertumbuhan rata-rata 4,3 persen pertahun dari semula Rp 31,3 triliun pada 2015 menjadi Rp 37,101 trilliun pada outlook APBN tahun 2019.

Baca juga: PLN: Tarif Listrik Bisa Turun Kalau Pemerintah Tambah Subsidi Rp 60 Triliun

Dalam RAPBN tahun 2020, subsidi non-energi direncanakan sebesar Rp 62,26 triliun, atau lebih rendah Rp 7,5 triliun bila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp 69,78 miliar.

Adapun rencana alokasi subsidi pupuk dalam RAPBN 2020 sebesar Rp 26,627 triliun untuk kebutuhan pupuk sebanyak 7,95 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah Rp 10,47 triliun jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019 sebesar Rp 37,1 triliun.

Subsidi PSO dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 4,88 triliun. Subsidi ini dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2,670 triliun, PT Pelni (Persero) sebesar Rp 2,046 trliun, dan Perum LKBN Antara sebesar Rp 167,7 miliar.

Sedangkan anggaran subsidi bunga kredit program dalam RAPBN tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 18,5 triliun.

Alokasi terbesar dari anggaran tersebut adalah untuk subsidi bunga KUR, subsidi bunga kredit perumahan, dan subsidi bantuan uang muka perumahan.

“Subsidi bunga kredit perumahan pada tahun 2020 hanya diberikan untuk pembayaran selisih bunga tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada penerbitan baru,” tegas pemerintah dalam buku tersebut.

Baca juga: Hingga April 2019, Pupuk Indonesia Salurkan 2,86 Juta Ton Pupuk Subsidi

Selanjutnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk subsidi pajak dalam RAPBN tahun 2020 sebesar Rp 12,2 triliun.

Subsidi pajak diberikan berupa Pajak Penghasilan Ditanggung pemerintah (PPh DTP) atas komoditas panas bumi, PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, serta PPh DTP atas penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari pemberian pinjaman, rekening dana investasi, dan rekening pembangunan daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Subsidi juga diberikan untuk PPh DTP atas pembayaran recurrentcost SPAN dan bea masuk DTP.

Pemberian bea masuk DTP ditujukan untuk memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, melindungi kepentingan umum, meningkatkan daya saing industri tertentu dan dalam negeri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.