Sri Mulyani: Ekonomi Indonesia Butuh Perlindungan dari Kicauan Trump

Kompas.com - 13/09/2019, 10:43 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di GIIAS 2019 KOMPAS.com/RulyMenteri Keuangan Sri Mulyani di GIIAS 2019


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia membutuhkan sistem perekonomian yang lebih kuat untuk menangkal gangguan dari eksternal, termasuk dari kicauan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di akun Twitter pribadinya yang bisa mengacaukan kondisi perekonomian global.


Mengutip Bloomberg pada Jumat (13/9/2019), Sri Mulyani mengatakan Indonesia tengah menghadapi ketidakpastian, mulai dari perang dagang antara AS dan China, Brexit, fluktuasi harga komoditas, moderasi pertumbuhan di China, geopolitik, dan perubahan iklim.

Setelah dua kali merevisi proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi tahun ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, negara perlu mempertahankan ruang fiskal untuk bermanuver. Sebab, tidak ada jaminan dunia akan terus tumbuh secara positif.

Baca juga: Sri Mulyani: Kicauan Trump di Twitter Pengaruhi Perekonomian

“Setiap kicauan yang dibuat oleh Trump memengaruhi sentimen, harapan, dan proyeksi untuk ekonomi," kata Sri Mulyani.

"Untuk mengantisipasi spillover global, kita perlu mengembangkan sistem imun yang lebih baik untuk mencegah penularan,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan, Indonesia diproyeksikan menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dalam 25 tahun ke depan.

Jumlah populasi masyarakat Indonesia diperkirakan akan tumbuh dari 265 juta orang menjadi 319 juta pada 2045. Sementara pendapatan per kapita 3.840 dollar AS pada tahun lalu dan menurut Bank Dunia diproyeksikan tumbuh mencapai 23.199 dollar AS.

“Untuk mencapai itu, kita perlu mengatasi infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, birokrasi pemerintah, perencanaan tata ruang, serta sumber daya ekonomi dan keuangan,” katanya.

“Peraturan yang ramah diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing Indonesia,” kata Indrawati.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta merevisi aturan yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi. Sekitar 70 undang-undang yang dianggap menghambat investasi sekarang sedang ditinjau.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Bloomberg
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X