Pemerintah Pinjam Rp 2,1 Triliun ke Bank Dunia, Buat Apa?

WASHINGTON, KOMPAS.com- Pemerintah Indonesia mengajukan pinjaman 150 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,1 triliun kepada Bank Dunia. 

Dana tersebut untuk meningkatkan investasi tenaga panas bumi dengan mengurangi risiko eksplorasi tahap awal. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, investasi dalam tenaga panas bumi mampu memainkan peran penting dalam mengurangi emisi gas rumah kaca Indonesia.

Menurut dia, sebagai sumber energi yang bersih dan terbarukan serta bisa menyediakan listrik secara berkesinambungan, panas bumi bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada batubara dan bahan bakar fosil lain.

Baca juga: Punya Utang Rp 103,7 Triliun, Waskita Anggap Masih Wajar

Jika sumber daya panas bumi dapat diakses dengan mudah, biayanya akan bersaing dengan batubara dan gas alam. Terlebih, wanita yang kerap disapa Ani ini mengatakan Indonesia memiliki kapasitas tenaga panas bumi kedua terbesar di dunia.

“Sektor panas bumi Indonesia memiliki potensi besar dan kapasitas tenaga panas bumi yang terpasang saat ini adalah yang terbesar kedua di dunia. Panas bumi lebih ramah lingkungan dan pengembangan sektor ini menjadi bagian integral dari ketahanan energi Indonesia, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor," kata Sri Mulyani dalam siaran pers, Jumat (27/9/2019).

"Oleh karena itu, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mendorong partisipasi pengembang dalam mengeksplorasi potensi panas bumi dan memberi dukungan melalui fasilitas mitigasi risiko,” sebut dia.

Baca juga: Indofarma: BPJS Kesehatan Belum Bayar Utang Rp 60 Miliar

Informasi saja, Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia hari ini juga menyetujui angka pinjaman tersebut disertai hibah senilai 127,5 juta dollar AS dari Green Climate Fund dan Clean Technology Fund, dua institusi yang mendukung pembangunan ramah iklim.

Melalui proyek Geothermal Resource Risk Mitigation (GREM), pinjaman tersebut akan membantu pengembang mengurangi risiko eksplorasi sumber daya panas bumi, termasuk menutup sebagian biaya jika eksplorasi gagal.

Proyek ini juga akan membiayai bantuan teknis dan peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan utama sektor panas bumi.

Baca juga: Wapres Kalla Sindir Listrik Panas Bumi Lamban, Ini Kata Dirut Geo Dipa

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral FX Sutijastoto menyambut baik proyek itu. Pasalnya, untuk mencapai target bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025, akan memerlukan proyek besar.

Proyek tersebut diharapkan bisa berkontribusi dari pengembangan panas bumi sekitar 7 persen atau setara 7.000 MW.

"Ini merupakan pembangunan skala besar dan ambisius dengan total nilai investasi sebesar 35 miliar dollar AS. Proyek tenaga panas bumi merupakan investasi yang berisiko, terutama pada tahap eksplorasi dan tidak ada institusi keuangan yang memberi pendanaan pada tahap awal (pengeboran). Jadi kami menyambut baik fasilitas GREM," kata dia.

Sebagai informasi, saat ini Indonesia adalah net importir minyak mentah dan masih bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik.

Dari total kapasitas daya terpasang nasional, 88 persen bersumber dari bahan bakar fosil. Sementara 12 persen lainnya berasal dari energi terbarukan.

Sementara itu, Indonesia sekarang memiliki 1,9 gigawatt tenaga panas bumi terpasang dan berencana untuk mengembangkan 4,6 gigawatt tambahan untuk membantu memenuhi target energi terbarukan pemerintah.

Baca juga: Kembali Naik, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.534 Triliun