Perang Dagang, Indonesia Bukan Negara Pilihan untuk Relokasi Industri dari China

Kompas.com - 07/10/2019, 06:05 WIB
Ilustrasi industri makanan dan minuman SHUTTERSTOCKIlustrasi industri makanan dan minuman

Lee mengatakan, perusahaan elektronik Taiwan Pegatron telah memutuskan untuk membangun pabrik di Batam, Indonesia, tetapi perusahaan multinasional lainnya berhati-hati karena beberapa faktor, seperti undang-undang ketenagakerjaan yang mengharuskan pengusaha membayar pembayaran pesangon yang tinggi walaupun staf dipecat.

“Indonesia telah kehilangan kesempatan, dan saya pikir ini adalah peringatan bagi pemerintah untuk berbuat lebih banyak,” tambahnya.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana untuk menurunkan pajak perusahaan hingga 20 persen dari tarif yang sebelumnya sebesar 25 persen.

Negara Lain

Tak hanya Indonesia, pemerintah negara Asean lainnya secara aktif juga mencari perusahaan China untuk pindah ke wilayah mereka.

Thailand, misalnya, meluncurkan paket relokasi yang disebut Thailand Plus. Beberapa insentif yang ditawarkan di bawah paket termasuk lima tahun, pengurangan 50 persen pajak penghasilan perusahaan serta hibah untuk peningkatan tenaga kerja.

Di Malaysia, pemerintah telah membentuk komite untuk mempercepat aplikasi yang terkait dengan investasi yang datang dari China.

“(Ini) biasanya menunggu tiga bulan untuk permohonan disetujui. Sekarang, itu dapat disetujui hanya dalam satu minggu, "kata Lee, yang berbicara pada sebuah seminar yang diselenggarakan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia dan rekan ekonomnya Linda Liu juga berbicara tentang Belt and Road Initiative, rencana infrastruktur ambisius China untuk meningkatkan perdagangan global dan konektivitas.

Mereka mencatat bahwa meskipun China Global Investment Tracker, yang memantau kegiatan konstruksi dan investasi global China, mencatat penurunan total investasi dan kontrak konstruksi pada tahun 2018, ada lonjakan awal tahun ini.

"(Pada 2018), kontrak investasi dan konstruksi anjlok cukup kuat dari 38 miliar dollar AS menjadi 22 miliar dollar AS... perubahan dalam pemerintahan di Malaysia telah menyebabkan tertahannya beberapa proyek pemerintah," kata Lee.

Wilayah ini menerima kontrak Tiongkok senilai 11 miliar dollar AS pada paruh pertama di tahun 2019, dengan 3 miliar dollar AS yang akan dikirim ke Indonesia dan 2,5 miliar dollar AS ke Kamboja.

"Administrasi (pemerintah Indonesia) lebih mudah menerima dana Tiongkok, dan lebih terbuka untuk bekerja dengan China," kata Lee.

Halaman:


Sumber SCMP
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.