Proyek KJA Mangkrak, Edhy Prabowo Minta BUMN Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menawarkan solusi kasus Keramba Jaring Apung (KJA) di Sabang, Karimun dan Pangandaran yang mangkrak hingga saat ini. Solusi tersebut yakni dengan meminta BUMN terkait bertanggung jawab.

Menurutnya, berbagai pertemuan sudah dibahas bersama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini Wakil Menteri BUMN dan Dirut PT Perinus yang baru.

"Pembicaraan sudah dilalukan bersama Wakil Menteri BUMN dan juga ke Perinus secara informal. Dirut Perinus yang baru juga sudah ke KKP. Tinggal sekarang bagaimana keputusannya. Kami menawarkan semacam jalan keluar, tinggal mereka menyikapinya seperti apa," kata Edhy di Gedung Mina Bahari, Gambir Jakarta Pusat, Senin (9/12/2019).

Rencananya akan ada pertemuan yang dilakukan untuk membahas nasib proyek KJA yang mangkrak. Sementara KKP sudah mengeluarkan pagu anggaran Rp 114 miliar pada 2017.

Baca juga: Edhy Prabowo: Siapa Pun yang Mengadu ke KKP Harus Diterima...

"Semua kondisi sudah rusak, uang sudah masuk ke situ. Kami mau perbaiki ini, kami ajak BUMN untuk sama-sama supaya tidak ada yang merasa disalahkan," ujarnya.

KJA merupakan proyek pendanaan di tiga kawasan yang dilakukan oleh KKP bekerja sama dengan PT Perinus. Namun pada kenyataannya, pekerjaan yang dilakukan PT Perinus tidak sesuai kontrak dan pekerjaan tidak selesai pada termin yang ditetapkan.

Alhasil, Dirut PT Perinus, Dendi didakwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KJA yang kini mendekam di tahanan.

Terkait kerusakan akibat proyek mangkrak ini, Edhy menyebut sudah ada jalan keluarnya. Hanya tinggal menunggu waktu dari Menteri BUMN, Erick Tohir untuk menyepakati rencana pembangunan KJA selanjutnya.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Berantas Korupsi dengan Naikkan Tunjangan PNS...