YLKI Soroti 4 Kebijakan Yang Menggerus Kepentingan Publik dan Pelindungan Konsumen Sepanjang 2019

Kompas.com - 14/01/2020, 19:53 WIB
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi (kiri) saat memaparkan temuan YLKI soal label pemanis buatan pada kemasan yang terkesan disembunyikan oleh pelaku usaha, Jumat (11/10/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAKetua Harian YLKI Tulus Abadi (kiri) saat memaparkan temuan YLKI soal label pemanis buatan pada kemasan yang terkesan disembunyikan oleh pelaku usaha, Jumat (11/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga konsumen Indonesia ( YLKI) menyoroti 4 kebijakan penting yang menggerus kepentingan publik dan konsumen sepanjang tahun 2019.

Menurut Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi usai pesta politik, pemerintah menggagas kebijakan publik yang mengabaikan perlindungan konsumen, di mana janji tak akan menaikkan komoditas publik strategis terlupakan.

Tulus menyebut, beberapa kebijakan yang menggerus kepentingan publik pada tahun 2019 antara lain ;

1. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan

Tulus menyebut kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang terjadi saat ini terlalu ekstrim menunjukkan kemalasan pemerintah dalam mencari solusi.

"Jika pemerintah secara redikal mencari solusi di sisi hulu, kenaikan harga secara ekstrem tak perlu dilakukan teemasuk untuk BPJS Kesehatan sekalipun," ungkap Tulus.

Baca juga: Soal Pembangunan Mangkrak, Kasus Meikarta Terbanyak Dilaporkan ke YLKI

Menurutnya, kenaikann iuran BPJS Kesehatan merupakan kesalahan pemerintah dimana rancangan biaya iuran BPJS tidak sesuai dengan struktur biaya seharusnya.

2. Pencabutan subsidi listrik 900 VA

Kebijakan pemerintah mencabut subsidi listrik golongan 900 VA dan menerapkan tarif otomatis untuk golongan 1.300 VA dinilai menggerus hak konsumen.

"Tarif listrik di Indonesia termahal ketiga di Asean. Kenaikan tarif listrik yak perlu dilakukan jika pemerintah mampu mengendalikan harga enerhi primer khususnya batu bara," ungkap Tulus.

Tulus menilai seharusnya harga domestic market obligation batu bara biaa diturunkan, karena margin keuntungan pe guaaha batu bara masih besar.

3. Pinjaman online yang belum teregulasi

Dalam konteks ekonomi digital, tren perdagangan elektronik atau ecommerce selama lima tahun belakangan cukup dominan.

Namun hal ini tidak diimbangi dengan literasi masyarakat dan regulasi yang jelas dari OJK. Sehingga implementasinya sering menjadi permasalahan tersendiri.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X