Palsukan Faktur Pajak, Perusahaan Ini Berpotensi Rugikan Negara Rp 9 Miliar

Kompas.com - 10/02/2020, 15:19 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas pajak telah menetapkan tindak pidana perpajakan korporasi yang dilakukan oleh PT Gemilang Sukses Garmindo (GSG) dengan modus pemalsuan faktur pajak. Penyimpangan pajak ini telah merugikan negara sebesar Rp 9 miliar.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Erna Sulistyowati menyampaikan, perusahaan yang bergerak di bidang garmen tersebut dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggunakan Faktur Pajak TBTS (Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya) dan selanjutnya diajukan permohonan restitusi PPN.

Baca juga: DPR Pertanyakan Pengawasan Otoritas Bursa Soal Kasus Jiwasraya

“Tindakan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil restitusi SPT Masa PPN. Indikasi fraud atas pelaporan SPT Wajib Pajak (WP) dapat dideteksi dari sistem pengawasan terintegrasi yang ada di Ditjen Pajak,” ujar Erna saat koferensi pers di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seperti dikutip Kontan.co.id, Senin (10/2/2020).

Adapun total restitusi pajak normal Kanwil Pajak Jakbar sepanjang tahun lalu mencapai Rp 400 miliar untuk sebelas unit kerja yang mengajukan.

Asiten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Siswanto menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) diterima dari penyidik di Kanwil Pajak Jakbar pada tangga 29 Juli 2019. Kemudian dilanjuti penerimaan berkas perkara. Lalu, melakukan penelitian berkas perkara.

Baca juga: Geger Tugu Mirip Palu Arit PKI di Tol Madiun

Dia menambahkan persidangan akan segera dilakukan setelah pihaknya melimpahkan berkas ke Kejaksaan Tinggi Jakbar sambil menunggu majelis hakim.

“Tindak lanjutnya hari ini kami koordinasi untuk melakukan penyerahan berkas perkara yang selanjutnya akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakbar mungkin nanti selanjutnya akan memantau bagaimana perkembangan perkara sampai dengan nanti ada keputusan,” kata Siswanto.

Sebagai informasi, pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan dinyatakan sudah lengkap (P-21) telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tim penyidik Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Barat telah melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT Gemilang Sukses Garmindo atas dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca juga: BUMN Jasa Konstruksi Ini Buka Lowongan Kerja S1 dan SMA, Minat?

Hasilnya, PT GSG patut diduga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.

Erna bilang pihaknya berupaya meningkatkan sinergi dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap WP yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya terutama WP yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

“Pelayanan prima dan pengawasan yang profesional senantiasa dilakukan oleh Ditjen Pajak dengan sebaik- baiknya. Namun, jika WP melakukan pelanggaran hukum di bidang perpajakan, maka Ditjen Pajak akan menindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tambah Erna. (Yusuf Imam Santoso | Herlina Kartika)

Baca juga: Perang Lawan Corona, China Sudah Kuras Duit Rp 62 Triliun

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Palsukan faktur pajak, PT Gemilang Sukses Garmindo rugikan negara hingga Rp 9 miliar

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X