Kompas.com - 12/02/2020, 17:07 WIB
Gedung MK KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaGedung MK

Ardiasyah mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan para pemohon yang semuanya mahasiswa ini terkait kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya kecenderungan Pasal 10 UndangUndang Kementerian Negara.

Menurut Ardiansyah, bahwa ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara terkait kewenangan presiden mengangkat menteri tidak merupakan persoalan konstitusionalitas.

Lanjut dia, sebagai negara hukum, pemerintah melaksanakan pendelegasian yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kementerian Negara.

Dimana kebutuhan presiden untuk dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam konstitusi.

Baca juga: Lowongan Kerja BUMN Geo Dipa Energi, Ini Formasi dan Syaratnya

Namun dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan yang diberi keleluasaan untuk membentuk jabatan-jabatan lain, salah satunya wakil menteri di dalam
peraturan perundang-undangan.

Dipertanyakan Hakim Konstitusi

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Masih dikutip dari Risalah Sidang, Hakim Anggota Suhartoyo mengaku bingung bagaimana wamen yang sudah memiliki tugas berat namun masih harus mengurusi pengawasan BUMN.

"Tadi kan, message-nya itu kan, untuk beban kerja 18 kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wakil menteri, ini ada korelasinya, kenapa justru para wakil menteri ini kemudian diperbolehkan menjabat jabatan rangkap?" kata Suhartoyo.

"Ini ada kontra produktif kan, jadinya? Coba, alasannya apa? Nanti tolong ditambahkan, Pak Ardiansyah," tambahnya.

Suhartoyo lantas meminta pemerintah memberikan penjelasan apakah wakil menteri termasuk sebagai pejabat negara.

Baca juga: Akun @digeeembok Sering Soroti Kasus di BUMN, Ini Tanggapan Kementerian

"Kemudian kalau boleh Mahkamah diberi data bahwa berapa sih, wakil menteri yang merangkap jabatan, baik jadi komisaris, dewan komisaris, apa di komisioner?" ucap Suhartoyo.

"Nah, kemudian tarikannya lagi juga sebenarnya wakil menteri ini pejabat negara apa bukan? Nah, kalau pejabat negara kan, sebenarnya ada larangan-larangan untuk merangkap jabatan itu. Nanti dijelaskan juga," katanya lagi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X