Ketemu Pencuri Ikan, Menteri KKP: Kenapa Curi Ikan di Indonesia?

Kompas.com - 17/02/2020, 16:13 WIB
Menteri KKP Edhy Prabowo saat mengunjungi Pelabuhan di Bitung Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri KKP Edhy Prabowo saat mengunjungi Pelabuhan di Bitung Tengah, Manado, Sulawesi Utara, Senin (17/2/2020).

MANADO, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berkunjung pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Bitung, Sulawesi Utara.

Di tengah-tengah kunjungan, Edhy menyempatkan diri berbincang dengan nakhoda dan anak buah kapal ikan asing berkebangsaan Filipina yang berhasil tertangkap karena menangkap ikan ilegal di perairan RI.

Dalam kesempatan itu, Edhy bertanya mengapa berani mencuri ikan di Indonesia. Padahal Filipina adalah negara sahabat bagi Indonesia.

"Kenapa curi ikan di Indonesia? Indonesia-Filipina itu bersaudara," tanya Edhy kepada 7 orang asal Filipina tersebut, di Bitung, Manado, Senin (17/2/2020).

Baca juga: Menteri KKP: Pencurian Ikan ke Depan Akan Lebih Modern

Menjawab pertanyaan Edhy, salah seorang pencuri ikan tersebut menjawab alasannya mencuri ikan di Indonesia karena ikan di Filipina sudah habis.

Namun mendengar hal itu, Edhy seolah tak percaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, pegawai pangkalan PSDKP yang juga bertindak sebagai penerjemah, Smarten Pumpente mengatakan, 7 orang pencuri ikan itu ditangkap pada saat yang berbeda sejak Agustus hingga September 2019.

Dia mengatakan, pencuri ikan tersebut ditangkap karena melakukan penangkapan ikan ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di beberapa titik laut Sulawesi yang memang berbatasan langsung dengan Filipina.

"Mereka spesialis tuna (penangkapannya), makanya carinya di Sulawesi. Di daerah Sangihe Talaud," ujar Smarten di kesempatan yang sama.

Baca juga: Bukan China, Negara Ini yang Paling Banyak Curi Ikan di Laut RI

Adapun saat ini, ketujuh orang itu tengah menunggu proses hukum dari Kejaksaan selesai.

Biasanya, kata Smarten, hukuman akhir berupa denda mengingat para pelaku illegal fishing tidak boleh dikenakan hukuman badan.

"Menurut UU Perikanan pelakunya tidak boleh dihukum badan jadi biasanya denda, ada yang sampai Rp 200 juta. Sementara (harga) kapal mereka aja enggak seharga itu. Mereka kapalnya kecil dan alat tangkap masih tradisional, handline," jelasnya.

Sementara jika proses hukum telah selesai, PSDKP akan langsung melimpahkan pelaku pencuri ikan tersebut ke imigrasi untuk berkoordinasi dengan negara asal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.