Mantan Buruh Migran Minta MK Batalkan Gugatan Asosiasi Perusahaan TKI

Kompas.com - 19/02/2020, 05:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan buruh migran, Siti Badriah meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar membatalkan permohonan dari Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Aspataki) yang menggugat tiga pasal dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal yang diuji tersebut yakni pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan (b), pasal 82 huruf (a) dan pasal 85 huruf (a). Menurut Siti, ketiga pasal itu harus menjadi acuan bagi perusahaan yang melayani jasa penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Acuan yang paling disorot adalah para agen perusahaan jasa TKI harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5 miliar.

"Kenapa harus Rp 5 miliar? artinya perusahaan itu sudah firm dan tidak diragukan lagi, enggak abal-abal. Karena selama ini banyak sekali perusahaan abal-abal," katanya ditemui di MK, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: 13 Manager Investasi Terkait Kasus Jiwasraya, Sudah Disanksi OJK?

Persyaratan lainnya, perusahaan PMI harus menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp 1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan PMI.

"Kalau perusahaan tidak ada jaminan deposito ini, kemudian PMI mengalami masalah dan perusahaan tidak bertanggungjawab dengan PMI yang di tempatkan ini, deposito bisa langsung dicairkan sebagai pengganti hak-hak PMI," ucapnya.

Menurut aktivis Migrant Care ini, tujuan melakukan penolakan tersebut karena banyaknya pekerja migran Indonesia mengalami perlakuan yang tak sesuai dengan kontrak kerja. Selain itu, tidak ada perlindungan ketenagakerjaan terhadap PMI.

Baca juga: Ini Perbandingan Dampak SARS dan Virus Corona menurut Ekonom Chatib Basri

"Kenapa kami melakukan kontra pemohon ini, kami mendampingi buruh migran atau pekerja migran yang mengalami kasus seperti ini banyak sekali. Kami meminta supaya MK tidak mengabulkan permohonan dari Aspataki," ucapnya.

Siti sendiri pernah mengalami hal yang tak menyenangkan selama menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Dia pernah bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Malaysia dan Brunei Darussalam.

Pada satu agen perusahaan PMI yang dia pilih, membuatnya justru bekerja tak sesuai dengan kontrak perjanjian kerja. Dari pengalaman itulah, dia menilai MK harus tetap mempertahankan 3 pasal yang dimaksud di UU.

"Saya pernah kerja nggak sesuai perjanjian sama agen. Waktu di Malaysia, justru saya bekerja ikut majikan di perusahaannya, sampai rumah bekerja lagi yang sesuai perjanjian jadi PRT. Habis gitu dua tahun saya nggak digaji. Karena itu saya nggak mau PMI lain bernasib seperti saya," ujarnya.

Baca juga: Karier Asraf Sinclair: Pelayan Restoran, Main Sinetron, Rambah Startup

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar 'Cloud Computing' di RI

Perusahaan Konsultan IT Asal AS Bidik Pasar "Cloud Computing" di RI

Whats New
Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 'Drop Point' PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Dekati UMKM, PT Pos Buka 7.700 "Drop Point" PosAja di 500 Kabupaten dan Kota

Whats New
Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Mengapa Adopsi Komputasi Awan Penting untuk Transformasi Digital Perusahaan di Indonesia?

Whats New
Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Pemerintah Dinilai Perlu Tolak Intervensi Asing soal Kebijakan Industri Rokok

Rilis
Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Genjot Produksi Jagung, Kementan Gandeng Bayer Indonesia

Whats New
Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Pertamina Kembangkan Teknologi Diesel Biohidrokarbon dan Bioavtur

Whats New
HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

HUT Ke-77 RI, Menkominfo Sebut Digitalisasi Kunci Pemulihan Ekonomi

Whats New
Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Menhub: Gunakan Tema Besar HUT Ke-77 RI agar Sektor Transportasi Pulih Lebih Cepat

Whats New
Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking Mandiri lewat HP dengan Mudah

Whats New
Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Saat Para Penumpang Pesawat Sikap Sempurna dan Hormat Bendera...

Whats New
Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Simak Promo dan Diskon HUT Ke-77 RI di Taman Safari, Dufan hingga Trans Snow World

Whats New
HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

HUT Ke-77 RI, Sandiaga Uno Ajak Pelaku Pariwisata Bangkit

Whats New
Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Kemendagri: Banyak Kasat Pol PP yang Belum Punya Sertifikat PPNS

Rilis
Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Luhut Nilai Peringatan HUT Ke-77 RI Sangat Spesial, Ini Alasannya

Whats New
Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Sandiaga Uno Ajak Investor Brunei Darussalam Tanam Investasi di 5 Destinasi Super Prioritas dan KEK

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.