Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER MONEY] RI Dicabut dari Daftar Negara Berkembang | Bank BUMN Bagi Dividen

Kompas.com - 22/02/2020, 06:46 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita mengenai dicabutkan Indonesia dari daftar negara-negara berkembang oleh Amerika Serikat menjadi berita populer Money Kompas.com, Jumat (21/2/2020).

Indonesia bersama negara-negara lainnya seperti India dan China dikeluarkan dari daftar tersebut.

Berikut 5 berita populer Money Kompas.com yang masih layak disimak pagi ini.

1. AS Cabut RI dari Daftar Negara Berkembang, Ini Kata Pemerintah

Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk Indonesia dalam daftar negara berkembang. Artinya, di mata AS, Indonesia sudah menjadi negara maju.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan hal ini akan berdampak terhadap fasilitas-fasilitas negara berkembang.

“Dampaknya tentu fasilitas, Indonesia yang sebelumnya menjadi negara berkembang akan dikurangi, ya kita tidak khawatir itu,” kata Airlangga di kantornya seperti dikutip Kontan.co.id, Jumat (21/2/2020).

Selengkapnya, baca di sini.

2. Dapat PMN Rp 3 Triliun, PT PANN Ternyata Hanya Punya 7 Pegawai

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, saat ini PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) hanya memiliki tujuh orang pegawai.

Atas dasar itu, mantan pemilik klub sepak bola Inter Milan itu ingin memerger aset yang dikelola perseroan tersebut. Saat ini, PT PANN sendiri memiliki bisnis di bidang perhotelan.

Hal tersebut dikemukakan Erick saat Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (20/2/2020).

Selengkapnya, baca di sini.

3. Ini Kementerian dengan Jumlah Peserta Terbanyak Lulus SKD CPNS

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menjadi instansi lulusan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) terbanyak sementara ini.

Padahal, tahun-tahun sebelumnya, Kementerian Keuangan selalu di posisi pertama dan kerap mendapatkan banyak peserta CPNS yang lulus.

"Berikutnya adalah sementara ini yang lulusnya tinggi itu Kementerian Luar Negeri, kelulusannya 90 persen. Biasanya yang tinggi adalah Kementerian Keuangan, sekarang kalah," katanya di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Selengkapnya, baca di sini.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan 'Malaysia First'

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan "Malaysia First"

Whats New
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com