Dicoret dari Daftar Negara Berkembang, Ekspor Indonesia Akan Terpukul?

Kompas.com - 24/02/2020, 13:17 WIB
Ilustrasi Indonesia SHUTTERSTOCKIlustrasi Indonesia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (AS) atau Office of the US Trade Representative (USTR) mencabut preferensi khusus untuk daftar anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) termasuk Indonesia dalam daftar negara berkembang.

Lantas dengan dicabutnya Indonesia dari daftar negara berkembang, apakah ekspor Indonesia akan terpukul?

Ekonom Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro mengatakan, AS tidak secara khusus menargetkan Indonesia. Sebenarnya, tujuan utama AS dari kebijakan ini adalah kemungkinan adanya tarif baru ke produk China.

Baca juga: Indonesia Dicoret AS dari Negara Berkembang, Ini Kabar Buruknya

Seperti diketahui, AS telah mencabut preferensi subsidi untuk negara-negara berkembang tak hanya Indonesia, tapi juga China, India, Singapura dan Vietnam.

Hal tersebut membuat AS lebih mudah melancarkan tarif bea masuk tambahan atau Countervailing Duties (CVD) baru sebagai bentuk 'anti-dumping policy' yang memungkinkan AS mengenakan tarif baru ke lebih banyak produk China.

"Kebijakan ini menyebabkan pemerintah AS bisa lebih mudah dalam menerapkan tarif CVD baru, sebagai bentuk 'anti-dumping policy'. Produk Tiongkok biasanya tingkat kompetitifnya sangat luar biasa, sehingga mengancam industri dalam negeri AS sendiri. Mungkin wajar jika dikenakan tarif CVD tersebut," kata Satria kepada Kompas.com, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Dicabut AS dari Daftar Negara Berkembang, Indonesia Harus Ambil Positifnya...

Di sisi lain, kata Satria, produk-produk ekspor Indonesia relatif belum begitu kompetitif di pasar internasional.

"Iya, rasanya tidak ada produk Indonesia yang sedang dipertimbangkan untuk kena CVD," jelasnya.

Satria menjelaskan, CVD tentu berbeda dari Generalized System of Preferences (GSP) yang banyak disebut-sebut terpengaruh akibat pengubahan status Indonesia menjadi negara maju. Fasilitas GSP yang diberikan AS kepada Indonesia sendiri belum pernah dicabut. 

Satria merinci, saat ini terdapat 3.544 produk Indonesia yang menikmati fasilitas GSP, dengan nilai ekspor tahunan mencapai 2.1 miliar dollar AS pada 2018. Ekspor signifikan termasuk perhiasan emas, ban karet, tas olah raga dan alat musik.

Dia menilai, kemungkinannya kecil AS akan menghilangkan seluruh GSP kepada Indonesia. Sebab AS juga membutuhkan GSP untuk menjaga tingkat inflasi negaranya supaya barang-barang konsumsi tetap murah.

Baca juga: Ingin Investasi meski Gaji UMR? Simak Tipsnya

Dengan tidak adanya tarif, maka konsumen di AS dapat menikmati barang-barang impor dengan harga murah. Konsumsi sendiri menyumbang sekitar 60 persen dari PDB Amerika Serikat.

"Saya rasa kecil kemungkinan seluruh GSP langsung dihilangkan sekaligus oleh Trump. AS bisa langsung kehilangan 'soft power' nya secara signifikan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Indonesia menikmati surplus perdagangan 9,6 miliar dollar AS pada 2019. Surplus perdagangan dengan AS adalah yang terbesar dibanding dengan mitra dagang lainnya seperti India (surplus 7,6 miliar dollar AS), Uni Eropa (surplus 2 miliar dollar AS), Jepang (defisit 1,8 miliar dollar AS), Australia (defisit 2,6 miliar dollar AS) dan China (defisit 18,7 miliar dollar AS).

Baca juga: Warren Buffett Lebih Suka Membayar secara Tunai, Apa Alasannya?



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X