Pemerintah Godok Aturan Sanksi Perusahaan Tidak Bayar Bonus ke Pekerja

Kompas.com - 26/02/2020, 19:00 WIB
Ilustrasi pekerja lapangan Dok. PetroseaIlustrasi pekerja lapangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan bonus hingga 5 kali gaji kepada pekerjanya melalui Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Rencananya, pemerintah juga akan memberikan sanksi kepada pengusaha yant tidak menjalankan aturan tersebut.

Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Ditjen PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Agatha Widianawati mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut mengenai sanksi tersebut.

Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Berikan Bonus untuk Pekerja Lewat Omnibus Law

Namun, ia memastikan segala detail aturan mengenai sanksi nantinya akan dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).

"PP bisa memberikan sanksi sampai sanksi administratif. Administratif seperti apa? Itu nanti yang kita atur. Yang harus diingat, pengenaan sanksi dikenakan kepada pengusaha dan memberi dampak keseluruhan," kata dia di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Agatha menambahkan, sanksi ini nantinya hanya akan dikenakan kepada pelaku usaha besar.

Sementara untuk klasifikasi perusahaan itu masih mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 20 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Kalau untuk saat ini itu diatur dalam UU 20 tentang UMKM. Ini pun juga akan dilakukan perubahan, nantinya akan diatur lebih lanjut," ujarnya.

Baca juga: Uang Penghargaan yang Dipangkas hingga Bonus untuk Pekerja, Ini Fakta-fakta Omnibus Law Cipta Kerja

Melalui pemberian sanksi ini, Agatha berharap akan ada kepatuhan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

"Kami berharap UU Cipta Kerja ini tidak hanya menyenangkan bagi pihak pengusaha, tetapi juga pekerja," ucapnya.

Sebagai informasi, dalam pasal 92 bagian ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah mewajibkan pelaku usaha besar untuk memberikan bonus kepada pekerjanya, sebanyak satu kali dan selambat-lambatnya dibayarkan satu tahun setelah Undang-Undang disahkan.

"Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemberi kerja berdasarkan Undang-Undang ini memberikan penghargaan lainnya kepada pekerja atau buruh," demikian bunyi pasal 92.

Adapun besaran penghargaan lainnya atau bonus ini ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di satu perusahaan. Besaran bonus ini dibagi menjadi 5 periode yang berbeda.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Kuartal III 2020, BTPN Syariah Salurkan Pembiayaan Produktif Rp 9,1 Triliun

Whats New
Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Whats New
Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
Penuhi Kebutuhan Layanan Digital, Telkom Group Modernisasi Infrastruktur

Penuhi Kebutuhan Layanan Digital, Telkom Group Modernisasi Infrastruktur

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X