Soal Aturan Wajib Ekspor Pakai Kapal Nasional, Ini Kata Pengusaha Batubara

Kompas.com - 26/02/2020, 21:33 WIB
Ilustrasi batu bara KOMPAS/ADI SUCIPTOIlustrasi batu bara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perdagangan berencana menerapkan aturan kewajiban penggunaan kapal nasional pada 1 Mei 2020.

Namun, aturan ini diprediksi tidak akan berjalan mulus dan justru akan mengganggu aktivitas ekspor, terutama batubara. Sebab, ketersediaan jumlah kapal nasional tidak mencukupi.

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyatakan, berdasarkan data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sepanjang tahun 2019 total pengapalan atau shipment untuk ekspor batu bara sebanyak 7.645 kapal. Sementara, kapal nasional yang digunakan hanya sekitar 1 persen.

Baca juga: Pemerintah Bebaskan Royalti Batu Bara di Omnibus Law, Ini Penjelasan Pemerintah

Jumlah kekuatan armada muatan curah kering perusahaan pelayaran nasional hanya 182 unit kapal.

Dari sisi usia kapal pun dinilai tak memadai. Untuk kapal Panamax, ukuran kapal maksimum yang dapat melintasi Kanal Panama, Indonesia hanya memiliki 18 unit kapal dan mayoritas usia kapal di atas 20 tahun.

Ketua Umum APBI Pandu P Sjahrir mengatakan, rencana penerapan aturan wajib penggunaan kapal nasional itu juga belum didukung dengan peraturan teknis pelaksanaan yang jelas.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kami mengkhawatirkan ekspor batubara bisa terganggu,” kata Pandu dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/02/2020).

Rencana pelaksanaan kewajiban penggunaan kapal nasional yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2017 tentang Penggunaan Asuransi dan Kapal Nasional Untuk Ekspor dan Impor Komoditas Tertentu.

Baca juga: ESDM: Virus Corona Tak Ganggu Ekspor Batu Bara RI

Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Permendag 82/2017 yang telah diubah untuk kedua kalinya oleh Permendag 80/2018 yang antara lain mewajibkan penggunaan asuransi dan kapal nasional yang efektif akan berlaku 1 Mei 2020.

Kewajiban tersebut yang pada awalnya akan diberlakukan pada 2017 ditunda pemberlakuannya dikarenakan masih sangat terbatasnya kapasitas kapal nasional dalam mengangkut pengiriman batubara yang umumnya perdagangannya menggunakan skema free-on-board (FoB), dimana importir wajib mengusahakan asuransi dan kapal.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Whats New
Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Spend Smart
[TREN FILM KOMPASIANA] 'Racket Boys', Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | 'Them', tentang Rasisme dan Kengeriannya

[TREN FILM KOMPASIANA] "Racket Boys", Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | "Them", tentang Rasisme dan Kengeriannya

Rilis
JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

Whats New
Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X