Tak Ada Tagihan Listrik 3 Bulan ke Depan bagi Warga Miskin

Kompas.com - 01/04/2020, 07:07 WIB
Eni Nurbayeni (kerudung abu-abu), warga Kota Bekasi yang rumahmya disambungkan listrik gratis dari PLN saat tunjukan meteran listrik di rumahnya, Jumat (25/1/2019). KOMPAS.com/DEAN PAHREVIEni Nurbayeni (kerudung abu-abu), warga Kota Bekasi yang rumahmya disambungkan listrik gratis dari PLN saat tunjukan meteran listrik di rumahnya, Jumat (25/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) menangguhkan alias menggratiskan pembayaran listrik 24 juta masyarakat miskin. Penangguhan pembayaran konsumsi listrik berlaku untuk pelanggan berdaya listrik 450 VA.

Menurut Jokowi, pembebasan pembayaran listrik berlaku selama tiga bulan yang dimulai April, Mei, dan Juni 2020. Artinya, tak ada tagihan listrik 3 bulan ke depan bagi warga miskin sesuai kriteria tersebut. 

Tak cuma itu, pelanggan listrik dengan daya 900 VA bersubsidi juga akan mendapatkan diskon tarif 50 persen.

"Untuk pelanggan listrik 450 VA, jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan," ujar Jokowi seperti dikutip dari Kontan, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Soal Pembebasan Tarif Listrik, PLN: yang Terpenting Bantu Masyarakat

Insentif pembebasan tarif listrik ini diberlakukan untuk mengurangi dampak ekonomi akibat meluasnya wabah virus corona ( Covid-19) di Indonesia.

Selain menggratiskan tarif listrik pelanggan 450 VA, pemerintah merilis sejumlah paket insentif lain antara lain menambah jumlah penerima PKH dari 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga.

Lalu menaikkan anggaran untuk alokasi Kartu Pra Kerja dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Kemudian relaksasi kredit bagi para debitur bank maupun perusahaan pembiayaan atau leasing.

PT PLN (Persero) mendukung penuh kebijakan pembebasan tarif listrik bagi warga miskin dengan daya 450 VA maupun diskon tarif bagi pelanggan 900 VA bersubsidi.

Baca juga: PLN Pastikan Informasi yang Beredar soal Kompensasi Listrik Hoaks

Kebijakan tarif PLN

“Kebijakan pembebasan tagihan untuk pelanggan 450 VA dan keringanan tarif listrik 50 persen tersebut sudah dibicarakan dan dikoordinasikan dengan PLN. Kami sangat mendukung dan siap melaksanakan kebijakan Pemerintah yang disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo,” tutur Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Sementara itu, Vice President Public Relations PLN Dwi Suryo Abdullah, menyatakan pihaknya menyambut positif kebijakan tersebut dan dinilai sejalan dengan fokus perusahaan saat ini.

"Di tengah kondisi seperti ini, yang terpenting adalah membantu masyarakat terutama warga yang tidak mampu, agar tetap bisa menikmati listrik melalui keringanan dan penangguhan tarif listrik," tutur dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Pemerintah Bisa Dapat Porsi dari Laba LPI hingga 30 Persen

Whats New
Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Soal Pendaftaran Tanah secara Elektronik, Ini Kata Kementerian ATR

Whats New
KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

KKP Lepasliarkan 16.975 Ekor Benih Lobster Hasil Selundupan

Whats New
Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Dewan Pengawas Sebut Dugaan Korupsi Dana Investasi BPJS Ketenagakerjaan Merupakan Potential Loss Selama 2020

Whats New
Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Platform Ini Terima Donasi Bitcoin untuk Bantu Korban Bencana Alam

Rilis
Dorong Produksi Lokal, Mentan Usulkan Kedelai Masuk Bagian Pangan Strategis

Dorong Produksi Lokal, Mentan Usulkan Kedelai Masuk Bagian Pangan Strategis

Whats New
Jamkrindo Telah Beri Penjaminan Kredit Modal Kerja Rp 9,34 Triliun

Jamkrindo Telah Beri Penjaminan Kredit Modal Kerja Rp 9,34 Triliun

Whats New
Pasar Respons Perpanjangan Masa PPKM, IHSG Tak Mampu Bangkit

Pasar Respons Perpanjangan Masa PPKM, IHSG Tak Mampu Bangkit

Whats New
Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Bandingkan Lembaga Investasi di Beberapa Negara, Sri Mulyani Sebut LPI Mirip di India

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Menguat Tipis

IHSG Ditutup Melemah, Rupiah Menguat Tipis

Whats New
Naiknya Joe Biden Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan Investasi Langsung AS ke RI

Naiknya Joe Biden Dinilai Tak Beri Dampak Signifikan Investasi Langsung AS ke RI

Whats New
BEI Mulai Implementasikan Klasifikasi Baru untuk Sektor Saham

BEI Mulai Implementasikan Klasifikasi Baru untuk Sektor Saham

Whats New
Pengusaha Ungkap Temuan Beras Impor Vietnam yang Rembes ke Pasar

Pengusaha Ungkap Temuan Beras Impor Vietnam yang Rembes ke Pasar

Whats New
Realisasi Investasi RI di 2020 Mencapai Rp 826,3 Triliun

Realisasi Investasi RI di 2020 Mencapai Rp 826,3 Triliun

Whats New
Jokowi Perintahkan Bahlil Gaet Investasi Rp 900 Triliun di 2021

Jokowi Perintahkan Bahlil Gaet Investasi Rp 900 Triliun di 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X