Tak Ada Larangan Mudik, Luhut: Pertimbangannya Supaya Ekonomi Tidak Mati

Kompas.com - 02/04/2020, 14:11 WIB
Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar pandjaitan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindakan pemerintah tangani virus corona di akun Instagramnya, Selasa (24/3/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar pandjaitan menjawab beberapa pertanyaan terkait tindakan pemerintah tangani virus corona di akun Instagramnya, Selasa (24/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Menhub Ad Interim, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik dan hanya sekadar imbauan adalah agar ekonomi Indonesia tetap berjalan.

Terutama mempertahankan perekonomian bagi golongan masyarakat menengah ke bawah yang terdampak akibat wabah virus corona (Covid-19).

" Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sama sekali. Setelah kami hitung, ini pilihan yang terbaik. Katakan kita lockdown, di India, Malaysia, di China itu juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu, kami sarankan ke Presiden," ujar Luhut konferensi video di Istana Kepresidenan, Kamis (2/4/2020).

"Dan Presiden lebih jernih, kalau itu dilakukan maka dampak yang paling kena adalah masyarakat terbawah. Tapi kalau kita bisa disiplinkan masyarakat dan bantuan media berikan berita yang pas, dan jaga jarak, maka itu sangat membantu," lanjut Luhut.

Baca juga: Jubir Luhut Bantah Ada Penghentian Transportasi di Jabodetabek

Namun, dia meingatkan apabila masyarakat tetap memutuskan untuk mudik, maka risikonya tidak hanya ditanggung oleh si pemudik sendiri. Karena  bila pemudik menjadi pembawa virus corona, maka yang terkena bisa ke pihak lain, termasuk keluarga yang di kampung.

"Jadi yang pertama pertimbangan utamanya, dari tadi menjawab pertanyaan tadi, orang kalau dilarang pun mau mudik saja. Jadi kami imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti bawa penyakit. hampir pasti bawa penyakit. Dan kalau bawa penyakit, di daerah bisa meninggal, bisa keluargamu," ucapnya.

Luhut pun memastikan, bagi masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk tidak mudik akan mendapatkan kompensasi. Namun, tidak disebutkan secara detail kompensasi yang diberikan oleh pemerintah.

"Makanya kami anjurkan tidak mudik. Karena tidak mudik maka kami beri kompensasi dan itu kami lakukan," ujarnya.

Baca juga: Luhut Tak Menduga, Banyak Masyarakat yang Sudah Mudik

Luhut pun mengatakan, meski cuaca di Indonesia membuat virus corona tidak bertahan lama, tetapi bila jaga jarak interaksi fisik tidak dilakukan tetap akan mempengaruhi penyebarannya.

"Dari hasil modelling, cuaca Indonesia yang panas dan humidity tinggi maka untuk Covid-19 itu enggak kuat. Namun kalau jaga jarak tak dilakukan ya tidak berarti," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan, ada 14.000 orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang mudik ke kampung halamannya dengan menggunakan bus dalam delapan hari terakhir.

"Selama delapan hari terakhir ini ada 876 armada bus antarprovinsi yang membawa kurang lebih 14.000 penumpang dari Jabodetabek ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2020).

Jumlah itu belum termasuk arus mudik dini yang menggunakan moda transportasi lainnya, seperti kereta api, kapal laut, pesawat, serta mobil pribadi.

Presiden menyebutkan, arus mudik yang terjadi jauh sebelum lebaran ini disebabkan warga terdampak physical distancing sebagai upaya pencegahan virus corona Covid-19. Para warga yang mudik itu rata-rata adalah pekerja informal yang mengandalkan pendapatan harian.

Baca juga: Organda Dukung Wacana Larangan Mudik Lebaran 2020

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X