Pemerintah Diminta Beri Kompensasi untuk Pengusaha Angkutan Umum

Melalui aturan tersebut, OJK memberikan keringanan berupa restrukturisasi kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan batas atas kredit sebesar Rp 10 miliar.

Namun, Djoko menilai dengan adanya batas atas, banyak pelaku usaha transportasi umum tidak dapat merasakan kebijakan tersebut. Oleh karenanya, ia merekomendasikan batas Rp 10 miliar dihapus.

"Yang diminta pengusaha transportasi umum adalah penundaan kewajiban, bukan jadi tidak mau membayar. Hilangkan saja batasan Rp 10 miliar itu, jika pemerintah benar-benar berpihak pada bisnis transportasi umum," tuturnya.

Baca juga: Ini Syaratnya Jika Pemda di Jabodetabek Ingin Batasi Transportasi Umum

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan merekomendasikan kepada pemerintah daerah di wilayah Jabodetabek untuk melakukan pembatasan penggunaan moda transportasi guna mencegah penyebaran Covid-19.

Hal tersebut diketahui berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan Nomor SE.5.BPTJ.Tahun 2020.

Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.