Mudik Tak Dilarang, Kemenhub Batasi Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi

Kompas.com - 08/04/2020, 17:28 WIB

Rully R. Ramli,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Rully R. Ramli

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Sejumlah calon penumpang berjalan menuju Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Teluk Sinabang di Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh-Sinabang Desa Gampong Teugoh, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Senin (30/3/2020). Meskipun Kementerian Perhubungan telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik guna mencegah penyebaran COVID-19, tapi sebagian warga malah antusias untuk pulang kampung guna mengantisipasi jika pemerintah setempat menghentikan pelayaran dan memberlakukan karantina wilayah (lockdown). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/aww.(ANTARA FOTO/SYIFA YULINNAS)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah mematangkan Peraturan Menteri Perhubungan untuk pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Peraturan ini juga akan menjadi acuan untuk pengendalian mudik 2020.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran 2020. Namun, perlu ada protokol yang perlu dilakukan bagi masyarakat yang ingin tetap mudik.

“Untuk itu kami juga tengah memfinalisasi Buku Panduan atau Petunjuk Teknis Mudik 2020, yang harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan keluar dari suatu daerah terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (8/4/2020).

Lebih lanjut Adita menjelaskan, beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik akan diberlakukan bagi kendaraan pribadi maupun angkutan umum.

Physical distancing akan diterapkan bagi kendaraan pribadi, yakni, untuk sepeda motor tidak dapat membawa penumpang.

Adapun untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

Aturan yang sama juga akan diterapkan bagi pemudik menggunakan angkutan umum. Adapun jaga jarak fisik tersebut di antaranya dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang.

Selain itu, bagi masyarakat yang bersikeras tetap mudik, terutama yang berasal dari wilayah yang ditetapkan sebagai PSBB diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota kelahirannya dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka kembali.

“Kami berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antar kota khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB," tutur Adita.