Sandiaga: Ekonomi Bisa Dinego, Nyawa Rakyat Tak Ada Ruang Perdebatan!

JAKARTA, KOMPAS.com - Founder OK OCE dan Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut kalau situasi ekonomi di Indonesia tengah dalam masa sulit.

Kendati demikian, kata Sandiaga Uno, menyelamatkan nyawa manusia saat ini jauh lebih penting ketimbang menjaga pertumbuhan ekonomi tetap sesuai dengan target asumsi pemerintah.

"Ekonomi bisa dinego. Nyawa rakyat? Tidak ada ruang untuk perdebatan," kata Sandiaga seperti dikutip dari akun Instagram miliknya, Rabu (29/4/2020).

Pemilik grup investasi Grup Saratoga ini berujar, ekonomi masih bisa dipulihkan segera setelah pandemi wabah virus corona (Covid-19) berakhir. Kebijakan saat ini perlu menitikberatkan pada penyelamatan rakyat. 

"Soal hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi, mungkin bisa kita negosiasikan nanti. Tapi nyawa dan kehidupan rakyat tidak ada ruang untuk perdebatan," tegas Sandiaga.

Baca juga: Pemerintah Telah Salurkan Dana BLT ke 8.157 Desa

Menurut dia, dalam waktu bersamaan dengan upaya-upaya penanggulangan Covid-19, pemerintah bisa terus menggelontorkan dana untuk jaring pengaman sosial.

"Dana langsung tunai ke kantong masyarakat yang membutuhkan harus segera dikucurkan. Juga kan dituntut untuk bersatu, bahu membahu, tolong menolong. Yang berlebih membantu yang membutuhkan," jelas Sandiaga.

Syarat dapat BLT 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan bahwa pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada warga miskin sebesar Rp 600.000 per bulan. Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin saat pandemi wabah virus corona (Covid-19).

Baca juga: Jokowi Mau Bagikan Bantuan Rp 600.000 ke Petani, Ini Rinciannya

Penyaluran BLT ini diberikan selama tiga bulan dari April hingga Juni. Bantuan ini hanya dikhususkan bagi warga miskin yang tinggal di luar Jabodetabek. Sementara untuk masyarakat kurang mampu di Jabodetabek akan kebagian paket sembako dengan nilai yang sama.

"Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja," tulis Kementerian Keuangan di laman resminya.