Fakta 500 TKA China, Luhut Angkat Bicara hingga Peringatan DPR

Kompas.com - 01/05/2020, 10:07 WIB
Ilustrasi tambang batu bara KOMPAS/DWI BAYU RADIUSIlustrasi tambang batu bara

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dilakukan oleh masyarakat serta pejabat di Sulawesi Tenggara (Sultra).

500 orang TKA asal China ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sultra, yaitu PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Padahal, fokus pemerintah kini ingin memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Baca juga: Kemenaker Sebut Kedatangan 500 TKA China ke RI Tak Dalam Waktu Dekat

Namun, rencana kedatangan 500 TKA China ini menjadi pertanyaan dari kalangan DPR dan Pemprov Sultra akan fokusnya pemerintah yang hendak menekan penyebaran Covid-19.

Bahkan, ada dugaan keterlibatan menteri yang berpengaruh di lingkup Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo juga tak luput dari kecurigaan.

Kementerian Ketenagakerjaan yang memberi izin hadirnya ratusan TKA asal Negeri Tirai Bambu pada akhirnya bersuara untuk menenangkan masyarakat serta Pemprov Sultra.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hingga Komisi IX DPR RI mengecap Pemerintah Indonesia terlalu "lembek" ketika berhadapan dengan investor asing asal China.

Baca juga: Soal 500 TKA China, Anggota Komisi IX Ingatkan Pemerintah Tak Inferior

Kompas.com telah merangkum sejumlah fakta menarik terkait keresahan masyarakat dengan rencana kedatangan 500 orang TKA China, berikut ulasannya.

1. Tidak datang dalam waktu dekat

Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Aris Wahyudi menjelaskan, Rencana Penggunaan 500 Tenaga Kerja Asing (RPTKA) asal China di Indonesia masih tertunda kedatangannya.

Baca juga: Jubir Menko Maritim: Tak Ada Kepentingan Pribadi Pak Luhut Soal 500 TKA China

Pasalnya, Indonesia baru saja menerapkan status pembatasan transportasi berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020.

Dengan demikian, dapat dipastikan kedatangan TKA asal China tersebut tidak akan datang dalam waktu dekat ini.

"Itu masih jauh dari kedatangan. Bukan berarti hari ini kita teken, terus besok mereka tiba. Prosedurnya masih panjang karena mereka masih harus visa, Imigrasi, Kemenkum HAM, ke kedutaan," ujar Aris dihubungi Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Polemik RUU Cipta Kerja: Nasib Pekerja di Tangan Penguasa dan Pengusaha

Dia memastikan bahwa hadirnya 500 TKA China tersebut akan datang kala pemerintah telah mencabut status pembatasan transportasi.

"Jadi tidak dalam waktu dekat ini, bisa Juni, Juli. Kayaknya dari perusahaan memandang di-suspend," ujarnya.

2. Pihak Luhut angkat bicara

Rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sulawesi Tenggara mendapat penolakan dari Gubernur dan DPRD setempat.

Lantaran terkait dengan investasi, Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi menanggapi rencana kedatangan para TKA China itu.

Baca juga: Kemenko Kemaritiman: Jangan Pikir TKA China Datang Itu Membahayakan

Ia mengatakan, rencana kedatangan 500 TKA China itu tak terkait dengan kepentingan pribadi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Tidak ada kepentingan Pak Luhut pribadi di sana (soal 500 TKA China), selain hanya ingin melihat kemajuan daerah dan Indonesia sebagai pemain utama dalam peningkatan nilai tambah komoditas nikel," kata Jodi kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Ia mengatakan, kedatangan para TKA China lantaran kemampuannya dibutuhkan. Sebab, ucapnya, tenaga kerja lokal belum bisa menggantikan para TKA tersebut.

3. Peringatan DPR ke pemerintah

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay merasa heran dengan rencana kedatangan 500 TKA asal China ke Sultra.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak inferior di hadapan para investor asal China yang mempekerjakan TKA asal Negeri Tirai Bambu itu di Indonesia. 

Baca juga: BI: Kinerja Investasi RI Menurun karena Tertahannya TKA Dari China

"Kebijakan Pemerintah Indonesia yang memberi izin masuk kepada para TKA itu dinilai aneh. Ada kesan bahwa pemerintah sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal China. Terkadang, kelihatan Indonesia kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan para investor tersebut," katanya kepada Kompas.com, Kamis (30/4/2020).

Padahal, kata dia, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tenggara resah dengan rencana kedatangan TKA asal China tersebut di tengah pandemi virus corona (Covid-19)

"Ini mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda. Grafik penyebarannya masih menunjukkan pertambahan. Orang yang positif corona semakin banyak. Yang meninggal juga semakin banyak," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Wall Street Melemah Terseret Proyeksi The Fed atas Kenaikan Suku Bunga 2023

Whats New
Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Ini Strategi BNI Genjot Penyaluran Kredit di Masa Pandemi

Whats New
[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

[POPULER MONEY] Rekrutmen ASN Sebelum 30 Juni | Kapitalisasi Pasar Coca-Cola Menguap Rp 56,8 Triliun

Whats New
Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Spend Smart
[TREN FILM KOMPASIANA] 'Racket Boys', Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | 'Them', tentang Rasisme dan Kengeriannya

[TREN FILM KOMPASIANA] "Racket Boys", Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | "Them", tentang Rasisme dan Kengeriannya

Rilis
JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

Whats New
Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X