Tolak Iuran BPJS Naik, Serikat Pekerja: Negara Wajib Lindungi Kesehatan Rakyat, Bukan Membebani

Kompas.com - 14/05/2020, 14:38 WIB
Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020). (KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)Presiden KSPI, Said Iqbal memberikan keterangan pers kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak kenaikan Iuran BPJS Kesehatan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada tiga alasan yang mendasari penolakan KSPI terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Pertama, melanggar ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

“Terlebih lagi, saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Negara seharusnya berkewajiban untuk melindungi kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan iuran,” katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Rincian Lengkap Iuran BPJS Kesehatan, Sebelum dan Setelah Naik

Kedua, KSPI menilai kenaikan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Dalam beleid tersebut tertulis bahwa BPJS Kesehatan bukanlah BUMN. Tetapi berbentuk badan hukum publik sehingga pemerintah tidak berhak menaikkan iuran secara sepihak tanpa meminta persetujuan dari pemilik BPJS Kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Karena itu, BPJS harus bertanya kepada kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak,” tegasnya.

Ketiga, Mahkamah Agung sudah membatalkan Pepres No. 82 Tahun 2018 yang sebelumnya menaikkan iuran. KSPI menilai, seharusnya untuk sesuatu yang sudah diputuskan oleh hukum harus dijalankan.

Oleh karena itu, KSPI meminta pemerintah mentaati putusan MA. Jika kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak dibatalkan, pihak KSPI berencana usai Lebaran akan mengajukan gugatan ke MA agar membatalkan Perpes tersebut. 

Presiden Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 64 Tahun 2020 untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran itu ditujukan bagi peserta mandiri segmen pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang diatur dalam Pasal 34. 

Baca juga: Jokowi Naikkan Iuran, BPJS Kesehatan Berpotensi Surplus Rp 1,76 Triliun

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Pendapatan Bunga Melesat, Bank DKI Bukukan Laba Bersih Rp 564 Miliar

Rilis
Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok dan Mandeknya Reformasi Fiskal

Whats New
Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Sri Mulyani Minta Pendidikan Syariah Ciptakan SDM Sesuai Kualifikasi Industri

Whats New
IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

IHSG Turun 1,02 Persen di Perdagangan Sesi I, Asing Lepas PTBA, BBRI, dan BBCA

Whats New
Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Jadi Bank Syariah Besar, BSI Diprediksi Bakal Jadi Penopang Industri Halal Nasional

Rilis
TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

TOWR Terbitkan Surat Utang Senilai Rp 5,6 Triliun Dalam Jangka Waktu 5,5 Tahun

Whats New
Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Garuda Indonesia Hadirkan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

Spend Smart
Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Laba Bersih BTPN Syariah Melesat 116 Persen Jadi Rp 1,1 Triliun

Whats New
El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

El Salvador Tambahkan 25 Juta Dollar AS Bitcoin ke Kas Negara

Whats New
Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Whats New
Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor,  Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Karyawan Tuding Dirut Liburan Pakai Fasilitas Kantor, Manajemen Garuda: Seluruh Biaya Ditanggung Pribadi

Whats New
Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Sri Mulyani: 90 Persen SDM Industri Keuangan Syariah Lulusan Ekonomi Konvensional

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Cek Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Pertamina International Shipping Targetkan Pendapatan 4 Miliar Dollar AS di 2027

Pertamina International Shipping Targetkan Pendapatan 4 Miliar Dollar AS di 2027

Rilis
Mengawali Pagi, IHSG dan Rupiah Kompak Melaju di Zona Merah

Mengawali Pagi, IHSG dan Rupiah Kompak Melaju di Zona Merah

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.