BP2MI: Pengiriman Pekerja Migran Ilegal adalah Bisnis "Hitam" Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pengiriman pekerja migran ilegal adalah bisnis besar dengan banyak orang yang terlibat di dalamnya.

Dia mengaku paham betul komplotan dan kekuatan mana, kelompok pemilik modal siapa, serta kongsi siapa yang harus dihadapi BP2MI untuk menyejahterakan pekerja migran.

"Karenanya pada serah terima jabatan saya mengajak untuk menyatakan perang terhadap indikasi pengiriman pekerja migran ilegal. Saya tahu persis komplotan dan kekuatan mana, dan mereka saat ini mengenakan atribut tim dan institusi mana, saya paham persis," kata Benny dalam konferensi video, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Ingin Selesaikan Masalah ABK, Menteri Edhy Siapkan 2 Opsi

Benny menuturkan, akar masalah dari banyaknya kejadian pembudakan pekerja migran adalah pengiriman pekerja imigran ilegal. Bila diperbaiki dengan tata kelola yang baik, dia optimistis pekerja migran ilegal semakin surut.

"Meski kita tahu persis pengiriman Ini adalah bisnis besar sehingga kita paham siapa yang terlibat didalamnya. Tapi persoalannya adalah negara dirugikan dan mereka yang berangkat adalah mereka yang akhirnya tidak masuk dalam radar perlindungan negara. Ini tugas besar kita bersama," ujar Benny.

Menurutnya, negara perlu hadir untuk mengibarkan bendera merah putih di atas pekerja migran ketimbang bendera perusahaan maupun bendera pemilik modal manapun.

Terkait perbudakan Anak Buah Kapal (ABK) di kapal China yang belum lama ini terjadi, BP2MI mengaku telah bertemu langsung dengan 14 ABK tersebut. Benny bilang, pihaknya berbicara banyak tentang perlakuan tidak adil apa saja yang telah didapat oleh ABK tersebut.

Baca juga: Pemerintah Targetkan Mei Ini Regulasi Perlindungan ABK RI Rampung

Menindaklanjuti hal itu, dia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk melayangkan nota protes ke Pemerintah China dan menyelidiki kasus lebih lanjut.

"Kepada Kementerian Ketenagakerjaan kami meminta diproses kapal Long Xing dianggap sebagai mitra bermasalah. Kami merasa ini jadi konsen kita untuk berbenah terhadap tata kelola pekerja migran, termasuk ABK di dalamnya," pungkasnya.