Pemerintah Ditagih Bayar Dana Pembebasan Lahan Rp 13,09 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta segera membayar dana talangan tanah (DTT) kepada badan usaha jalan tol (BUJT). Pandemi virus corona menyebabkan kinerja BUJT tersendat, pencairan dana talangan pembebasan tanah bisa membantu arus kas.

Sekjen Asosiasi Tol Indonesia (ATI) Krist Ade Sudiyono menyatakan secara intensif terus berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendapatkan terobosan solusi terbaik untuk membantu arus kas para BUJT.

Banyak BUJT yang sudah melakukan pembebasan lahan untuk proyek infrastrktur tapi DTT masih tertahan. Berdasarkan data ATI, total outstanding atau DTT yang belum dibayarkan sebesar Rp 13,09 triliun.

Baca juga: Pegawai BUMN Masuk Kantor Tunggu Keputusan Menkes dan Gugus Tugas

"Kami mendapat informasi pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membahasnya dengan Komisi XI DPR RI dan akan mendukung BUMN yang telah membantu proses pengadaan tanah di proyek proyek strategis nasional melalui mekanisme DTT," ujar Sekjen ATI Krist Ade Sudiyono kepada kontan.co.id, Minggu (17/5).

Menurutnya, jika informasi tersebut benar pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 12,2 triliun dalam rangka pembayaran DTT. Pihaknya juga mengapresiasi langkah pemerintah ini dan berharap dapat direalisasikan segera.

"Semoga, terbitnya PP No. 23 tahun 2020 diharapkan dapat mengakomodasi terobosan terobosan baru dalam mekanisme pembayaran DTT dan percepatan prosesnya," lanjutnya. (Sugeng Adji Soenarso | Adi Wikanto)

Baca juga: Dahlan Iskan: Saya Kurang Setuju BUMN Menjadi Dominan

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Pemerintah ditagih bayar dana pembebasan lahan Rp 13,09 triliun