Sampai 30 Juni, Kapasitas Mobil Pribadi Masih Dibatasi Maksimal 50 Persen

Kompas.com - 09/06/2020, 14:37 WIB
Suasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama  orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGSuasana kendaraan terjebak macet di Jl. Gatot Subroto dan Tol Cawang-Grogol di Jakarta Selatan, Senin (8/6/2020). Pada hari pertama orang masuk kantoran dan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi, lalu lintas di sejumlah jalan di DKI Jakarta terpantau padat hingga terjadi kemacetan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) masih membatasi jumlah maksimal penumpang kendaraan mobil pribadi, yakni 50 persen dari total kapasitas angkut.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, batasan kapasitas angkut tersebut berlaku sampai dengan 30 Juni 2020.

Hal tersebut sesuai dengan skema yang telah disiapkan oleh Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Baca juga: Menhub Janji Beri Solusi Buat Operator Transportasi di Masa New Normal

Dimana relaksasi pembatasan moda transportasi darat akan dilakukan secara bertahap dalam tiga fase.

"Fase pertama, mulai 9 Juni sampai 30 Juni. Jadi setelah ini kita mulai memasuki fase pertama. Fase kedua, 1 Juli sampai 31 Juli. Fase terakhir, yaitu new normal 1 Agustus sampai 31 Agustus," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Lebih lanjut, Budi menjelaskan dalam fase pertama, angkutan mobil pribadi masih dibatasi hingga 50 persen total kapasitas angkut.

"Jadi seat 5 orang hanya bisa dibuka 3 orang, sementara 7-8 seat hanya 4 orang," katanya.

Baca juga: Dinilai Aman, Pengamat Transportasi Usulkan Bajaj Pengganti Ojol

Setelah itu, pada fase kedua dan fase ketiga baru jumlah maksimal angkutan penumpang akan ditingkatkan menjadi 75 persen total kapasitas penumpang.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor 11 Tahun 2020.

"SE Nomor 11 adalah pedoman petunjuk teknis penyelenggaraan dalam rangka menekan Covid-19. Dalam SE kami mengatur prosedur bidang prasrana untuk angkutan jalan," terang Budi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X