Susi Pudjiastuti: Ada Kartel Besar yang Kuasai Sumber Daya Laut Kita....

Kompas.com - 12/06/2020, 13:02 WIB
Edhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti saat acara pisah sambut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019) Pagi. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGEdhy Prabowo dan Susi Pudjiastuti saat acara pisah sambut Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo melantik Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Istana Negara pada Rabu (23/10/2019) Pagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti buka-bukaan soal kartel di sektor kelautan dan perikanan saat dia menjabat sebagai menteri.

Awalnya, Susi bercerita saat membereskan administrasi kapal ikan dalam negeri bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk bisa ditarik pajaknya.

Saat disisir, dari sekitar 5.000 kapal terdaftar berukuran 100 gross ton (GT) ke atas, kapal-kapal itu didominasi oleh 8 perusahaan dengan arus uang yang mengalir ke 4 perusahaan besar.

Baca juga: Legalisasi Cantrang: Alasan Edhy, Kritik Susi, Gerbang Illegal Fishing

"Kepemilikan paling besar didominasi hanya 8 company. Kalau kita lihat arus uangnya mengalir ke cuma 3-4 perusahaan atau negara. Di sini ada kartel besar yang menguasai sumber daya laut kita," kata Susi saat webinar bersama Kumparan, Jumat (12/6/2020).

Susi bilang, kapal-kapal ini bahkan enggan membayar pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan nilai yang semestinya.

Hal itu terlihat saat pihaknya bertanya kepada pemilik kapal tentang jumlah kepemilikan kapal yang beroperasi di perairan Indonesia.

"Ditanya, 'Bapak punya kapal berapa?". Dia jawab mungkin 2. Bagaimana bisa punya kapal ratusan gross ton yang panjangnya 20 meter, (jumlah) kapalnya saja tidak ingat?" seloroh Susi.

Ingin Melempar Sepatu

Hal itu membuat Susi dan Sri Mulyani geram. Susi mengaku ingin melemparnya dengan sepatu hak tinggi (high heels) karena merugikan negara.

"Sampai Bu Sri Mulyani bilang, "Wah ini saya ingin lempar saja pakai sepatu,". Saya bilang "Iya, saya juga mau, Bu. Saya mau lempar saja pakai sepatu saya yang high heels," seloroh Susi sambil tertawa.

Baca juga: Bikin Akun di Online Shop, Susi Kini Jualan Kaos "Tenggelamkan"

Adapun dengan mendata ulang armada kapal di Indonesia, penerimaan negara sempat naik dari yang semula hanya Rp 300 miliar menjadi Rp 1,8 triliun di Pelabuhan Muara Baru.

Namun, kata Susi, seharusnya penerimaan negara bisa lebih dari itu bila pengusaha jujur melaporkan hasil tangkapannya.

"Harusnya pajak yang bisa dipetik Bu Sri Mulyani bisa sampai Rp 25 triliun dari muara baru saja, kalau kita benar mendata hasil tangkapannya," pungkas Susi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
Mentan Sebut Tanaman 'Janda Bolong' Diminati di AS dan Eropa

Mentan Sebut Tanaman "Janda Bolong" Diminati di AS dan Eropa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X