Dirut Pertamina: Pemerintah Punya Utang Rp 96,5 Triliun

Kompas.com - 29/06/2020, 13:08 WIB
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati. KOMPAS.com/Hendra CiptoDirektur Utama (Dirut) PT Pertamina Nicke Widyawati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, total utang pemerintah ke perseroannya sebesar Rp 96,5 triliun.

Menurut dia, utang tersebut merupakan kompensasi pemerintah atas selisih harga jual eceran (HJE) sejak 2017 hingga 2019.

“Jadi utang tahun 2017 sebesar Rp 20,78 triliun, kemudian tahun 2018 Rp 44,85 triliun, 2019 adalah Rp 30,86 triliun. Sehingga totalnya adalah Rp 96,5 triliun,” ujar Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Alasan Pertamina Berencana Hapus BBM Premium

Nicke menambahkan, tahun ini pemerintah menjanjikan akan membayar sebesar Rp 45 triliun. Sedangkan sisanya, akan dibayarkan di tahun-tahun selanjutnya.

“Jadi dengan adanya pencairan di tahun ini sebesar Rp 45 triliun maka masih ada sisa itu sebesar Rp 51,5 triliun yang rencananya akan dibayarkan di tahun depan dan tahun depannya lagi,” kata Nicke.

Nicke berharap, dana sebesar Rp 45 triliun itu bisa segera cair dalam waktu dekat ini. Sebab, dana tersebut akan digunakan untuk membantu modal kerja Pertamina di tengah pandemi Covid-19.

“Jadi yang pertama penurunan sales Pertamina ini terjadi secara signifikan. Sampai dengan per hari kemarin penurunan kita nih hampir mencapai 25 persen secara nasional,” ucap dia.

Baca juga: Bos Pertamina Bantah Akan Jual Aset Negara

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X