Perbarui Data Kemiskinan, Mensos Usul Tambah Anggaran Jadi Rp 1,3 Triliun

Kompas.com - 01/07/2020, 17:08 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial ( Mensos) Juliari Batubara mengusulkan menambah pagu anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sebesar Rp 1,3 triliun.

Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan lantaran Kementerian Sosial (Kemensos) berencana untuk memperbarui atau melakukan verifikasi dan validasi data secara nasional, dari yang sebelumnya hanya terbatas di 32 provinsi.

Politisi PDIP itu mengatakan telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas terkait penambahan anggaran tersebut.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Kepala Daerah Ubah-ubah Garis Kemiskinan Jelang Pilkada

"Usulan tambahan anggaran yang sudah pernah disampaikan di 2021, dan sudah dalam pembahasan dengan Bappenas Rp 875 miliar, jadi Rp 1,3 triliun dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota dan provinsi," jelas Juliari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Juliari menjelaskan sebelumnya, pagu indikatif untuk verifikasi dan validasi DTKS pada 2021 sebesar Rp 425 miliar.

Dengan anggaran tersebut, proses verifikasi dan validasi dilakukan secara sederhana, yakni meliputi seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masing-masing sebesar 10 juta penerima dan 15 juta penerima.

Verifikasi dan validasi dilakukan untuk mengetahui perihal peserta program tersebut masih layak atau tidak menerima bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Menteri Sosial: Ada 92 Kota/Kabupaten Belum Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

"Karena anggaran cuma Rp 425 miliar, targetnya 12,3 juta rumah tangga di 32 provinsi, kecuali Papua dan Papua Barat," jelas dia.

Juliari meyakini dengan tambahan anggaran itu pihaknya bisa melakukan verifikasi dan validasi di 514 kabupaten serta mencakup masyarakat yang belum menjadi penerima bansos.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X