Perbarui Data Kemiskinan, Mensos Usul Tambah Anggaran Jadi Rp 1,3 Triliun

Kompas.com - 01/07/2020, 17:08 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2020). Rapat kerja tersebut membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021, RKP 2021 dan evaluasi kinerja Kemensos tahun 2020. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial ( Mensos) Juliari Batubara mengusulkan menambah pagu anggaran untuk melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi sebesar Rp 1,3 triliun.

Penambahan anggaran tersebut dibutuhkan lantaran Kementerian Sosial (Kemensos) berencana untuk memperbarui atau melakukan verifikasi dan validasi data secara nasional, dari yang sebelumnya hanya terbatas di 32 provinsi.

Politisi PDIP itu mengatakan telah melakukan pembahasan dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas terkait penambahan anggaran tersebut.

Baca juga: Kepala Bappenas Sebut Kepala Daerah Ubah-ubah Garis Kemiskinan Jelang Pilkada

"Usulan tambahan anggaran yang sudah pernah disampaikan di 2021, dan sudah dalam pembahasan dengan Bappenas Rp 875 miliar, jadi Rp 1,3 triliun dalam rangka verifikasi dan validasi DTKS agar bisa merambah seluruh kabupaten/kota dan provinsi," jelas Juliari dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (1/7/2020).

Juliari menjelaskan sebelumnya, pagu indikatif untuk verifikasi dan validasi DTKS pada 2021 sebesar Rp 425 miliar.

Dengan anggaran tersebut, proses verifikasi dan validasi dilakukan secara sederhana, yakni meliputi seluruh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masing-masing sebesar 10 juta penerima dan 15 juta penerima.

Verifikasi dan validasi dilakukan untuk mengetahui perihal peserta program tersebut masih layak atau tidak menerima bantuan dari pemerintah.

Baca juga: Menteri Sosial: Ada 92 Kota/Kabupaten Belum Perbarui Data Kemiskinan Sejak 2015

"Karena anggaran cuma Rp 425 miliar, targetnya 12,3 juta rumah tangga di 32 provinsi, kecuali Papua dan Papua Barat," jelas dia.

Juliari meyakini dengan tambahan anggaran itu pihaknya bisa melakukan verifikasi dan validasi di 514 kabupaten serta mencakup masyarakat yang belum menjadi penerima bansos.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Peserta Kartu Prakerja Gelombang 9 Belum Beli Pelatihan, Kepesertaan Bisa Dicabut

Whats New
Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Sistem Pensiun Indonesia Grade C, Sama dengan Korsel dan Spanyol

Whats New
Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Ada Gadai Efek, Pinjaman ke Pegadaian Bisa hingga Rp 20 Miliar

Earn Smart
Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Ini Rencana Kemenhub Bantu Distribusi Logistik Kawasan Lumbung Pangan Nasional

Whats New
Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Indika Energy Terbitkan Surat Utang Rp 6,61 Triliun, Buat Apa?

Whats New
Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Wamen BUMN Ungkap “Penyakit” Lama yang Menggerogoti Garuda Indonesia

Whats New
Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Jadi Holding BUMN Asuransi, IFG Kelola Aset Rp 72,5 Triliun

Whats New
BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

BI-OJK Sepakati Aturan Terkait Pinjaman Likuiditas untuk Perbankan

Whats New
Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Dapat SMS Penerima BLT UMKM? Ini Kata Kemenkop UKM

Whats New
Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Wapres Minta RI Bukan Lagi Konsumen, Tapi Produsen Produk Halal

Whats New
Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi 'Tukang Sayur' Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Resign di Tengah Pandemi, Wim Jadi "Tukang Sayur" Beromzet Puluhan Juta Rupiah

Smartpreneur
Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Menkop Teten: Biaya Jadi Tantangan UMKM Mengakses Sertifikasi Halal

Whats New
Penuhi Kebutuhan Layanan Digital, Telkom Group Modernisasi Infrastruktur

Penuhi Kebutuhan Layanan Digital, Telkom Group Modernisasi Infrastruktur

Whats New
Emiten Ini Pasok Cangkang Sawit ke Jepang untuk Pembangkit Listrik

Emiten Ini Pasok Cangkang Sawit ke Jepang untuk Pembangkit Listrik

Whats New
Saat Sri Mulyani Pamer Pujian Lembaga Internasional soal UU Cipta Kerja

Saat Sri Mulyani Pamer Pujian Lembaga Internasional soal UU Cipta Kerja

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X