Penghapusan SIKM Dinilai Bisa Genjot Animo Masyarakat Naik Transportasi Umum

Kompas.com - 20/07/2020, 11:53 WIB
Ilustrasi KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGAIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghapusan surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah DKI Jakarta dinilai bisa meningkatkan kembali animo masyarakat menggunakan transportasi umum untuk berpergian.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono mengatakan, penghapusan SIKM bisa membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi publik dibandingkan dengan mencari angkutan ilegal.

“Hal ini membuat manajemen demand sangat bagus, namun tidak menghilangkan niatan orang dan mengurangi celah angkutan pribadi yang bertindak sebagai angkutan umum yang selama ini tidak ada penindakan tegas,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Mengenal Sandwich Generation yang Banyak Dijumpai di Negara Berkembang

Secara garis besar, Ateng mengatakan pengguna angkutan umum cukup naik pada era normal baru. Sebab masyarakat sudah kembali beraktivitas secara normal, dengan tetap menaati protokol kesehatan yang berlaku.

“Saat ini  ini okupansi 20-30 persen, kalau masa PSBB itu kan bener-bener tinggal 10 persen. Untuk itu kami tidak mematok target yang spesifik setelah ditiadakan (SIKM)," kata Ateng.

Ateng pun berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperluas buy the service pelayanannya. Hal ini juga terkait ketersediaan bus dan dampak adanya penurunan pendapatan karena keterbatasan mengangkut penumpang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Membandingkan Utang RI Vs Malaysia, Mana Lebih Banyak Berutang?

Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Jenderal Masyrakat Transportasi Indonesia (MTI), Harya S. Dillon. Menurutnya, membebani pengusaha dan pekerja angkutan umum bertolak belakang dengan semangat gotong-royong di masa yang sulit ini.

“Kita ketahui Presiden menyerukan pemberian stimulus dan keringanan pada pelaku usaha dan masyarakat, bukan sebaliknya. Sangat ironis masyarakat yang terhantam krisis justru dibebani biaya pemeriksaan kesehatan ketika anggaran untuk kesehatan baru terserap kurang dari 7 persen,” ucap dia.

Dia pun berharap, permasalahan soal biaya rapid test untuk syarat berpergian tak membebani para pelaku usaha di jasa transportasi.

Baca juga: Lowongan Kerja Terbaru, Lembaga Ini Cari Pegawai di Banyak Posisi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.