Pemerintah Siapkan Bantuan untuk Siswa yang Belajar secara Online

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tengah menggodok bantuan pendidikan untuk siswa yang harus belajar secara online akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Bendahara Negara itu mengatakan tantangan belajar bagi anak sekola di tengah situasi Covid-19 sangat besar, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga miskin.

Untuk itu, dia mengatakan pemerintah tengah menyiapkan bantuan tidak hanya bagi anak-anak yang kesulitan untuk sekolah, namun sekaligus memberi akses agar mereka bisa belajar secara online.

Baca juga: Sri Mulyani: Presiden Pertimbangkan Beri Gaji Ke-13 untuk Tenaga Kesehatan

"Di dalam situasi Covid-19 ini, tantangan lebih besar. Anak-anak nggak bisa sekolah, dan kita sedang membahas gimana kita bisa bantu di mana mereka tidak hanya bisa sekolah, tapi juga bisa akses melalyi pembelajaran digital. Karena teknologi, entah tidak memiliki HP atau tidak bisa membayar pulsa," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Selasa (11/8/2020).

Namun demikian, Sri Mulyani belum memberikan rincian mengenai skema bantuan yang akan diberikan kepada anak sekolah tersebut.

Hanya saja, dia mengatakan, saat ini proses pembahasan skema bantuan tersebut sedang dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan.

"Ini jadi tantangan baru yang harus kita pecahkan dan kita sedang bahas dengan kementerian terkait gimana kita bisa bantu keluarga-keluarga ini dalam suasana Covid-19, di mana mereka tidak mungkn hadir fisik," jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, pemerintah telah memberikan bantuan kepada wirausaha atau UMKM yang mayoritas penerimanya adalah perempuan.

Misalnya saja bantuan kredit Ultra Mikro (UMi) yang sudah menjangkau 2,1 juta debitur, Mekaar 6,2 juta debitur, dan sebanyak 4 juta debitur berasal dari pegadaian.

Dengan sasaran bantuan yang sebagian besar diterima oleh perempuan memberikan efek berganda lebih luas, terutama untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak usia sekolah.

"Jadi dalam hal ini kalau bicara tentang gender dalam public policy, ktia menggunakannya dari berbagai saluran kebijakan pemerintah, di mana kita secara by design memang menargetkan kebijakan ini penerima manfaatnya adalah kelompok peerempuan. Ini karena mereka bisa memberika multiplier effect kepada keluarganya, terutama putra putri," jelas Sri Mulyani.

Namun demikian, Menkeu mengakui, dalam menyalurkan bantuan, pemerintah terkendala data yang masih terkotak-kotak di masing-masing kementerian atau lembaga.

Baca juga: Ekonomi RI Minus, Kadin: Rebound Amat Bergantung pada Stimulus Pemerintah

Hal tersebut membuat proses perumusan kebijakan hingga penyaluran bantuan menjadi lebih lamban.

"Selama ini, biasanya kita melihat, bahwa data kita itu masih fragmented. Ada data mengenai masyarakat tidak mampu di Kemensos (Kementerian Sosial) 29 juta kelompok penerima. Kita punya data usaha kecil menengah masih terpencar, ada di KemenkopUKM, perbankan dan non-perbankan yang juga masih belum terkonsolidasi," jelas Sri Mulyani.

"Ini yang kadang berikan tantangan besar bagi pemerintah untuk memberi bantuan cepat dan efektif serta accountable," jelas dia.