Fintech Minta Dilibatkan dalam Penyaluran Stimulus PEN

JAKARTA, KOMPAS.com - Fintech peer to peer (P2P) lending alias platform pinjaman online (pinjol) meminta dilibatkan dalam beberapa program pemerintah, seperti penyaluran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Adrian Gunadi mengatakan, melibatkan fintech dalam beberapa program bisa membuat penetrasi jauh lebih luas.

"Tentunya dengan adanya payung atau endorsement dari pemerintah, saya rasa ini akan lebih besar lagi," kata Adrian dalam Seminar Nasional Daring AFPI, Kamis (3/9/2020).

Baca juga: Sri Mulyani: Banyak Negara yang Stimulus Ekonominya Belum Tunjukkan Hasil

Sejauh ini, kata Adrian, fintech terus memperluas penetrasi keuangan digital melalui beragam kolaborasi yang menjadi basis value chain. Kolaborasi dilakukan dengan e-commerce dalam penyaluran modal kerja.

Kolaborasi ini menjadi tanda bahwa penyaluran stimulus pemerintah bisa lebih luas dan cepat, utamanya untuk sektor UMKM yang belum tersentuh pembiayaan bank (unbankable).

"Memang fintech lending punya kolaborasi ekosistem, e-commerce, transportasi. Data UMKM itu bisa ter-capture (terekam) dan jadi alternatif credit scoring kami," paparnya.

Ekonom Chatib Basri menambahkan, data pada platform pinjol ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk penyaluran berbagau stimulus program PEN. Apalagi sejauh ini, data merupakan isu besar yang tak kunjung usai dalam menyalurkan segala bentuk bansos.

"Pemerintah bisa memanfaatkan ini. Mereka punya keunggulan di dalam profiling (debitur), dan ini luar biasa. Kan salah satu kendala dalam program PEN itu adalah datanya," ucap dia.

Baca juga: Bank Dunia: 93 Persen Perusahaan Indonesia Tidak Menerima Stimulus Covid-19

Informasi saja, pemerintah tengah menyalurkan beragam stimulus untuk beragam sektor yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Tujuannya meminimalisir dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Total anggaran PEN yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 695,2 triliun. Terdiri dari anggaran program kesehatan senilai Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,9 triliun, dan insentif usaha sebesar Rp 120,61 triliun.

Kemudian, anggaran untuk sektor UMKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun, serta anggaran untuk dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemda Rp 106,11 triliun.

Baca juga: Kata Pengamat Ini, Penyaluran Stimulus UMKM Lewat Perbankan Tidak Tepat