Dari TikTok hingga Netflix, Ini 28 Perusahaan Digital yang Tarik Pajak 10 Persen

Kompas.com - 09/09/2020, 05:47 WIB
Penulis Mutia Fauzia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 12 perusahaan baru yang memenuhi kriteria sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia.

Dengan demikian, jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN hingga hari ini berjumlah 28 badan usaha.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan dengan penunjukan ini maka sejak 1 Oktober 2020 para pelaku usaha akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

Baca juga: Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Ajukan Izin Penerbangan ke Wuhan

"Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," ujar Suryo dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/9/2020).

Suryo mengatakan, DJP terus mengidentifikasi dan menjalin komunikasi dengan sejumlah perusahaan lain yang menjual produk digital luar negeri ke Indonesia.

Hal itu dilakukan untuk sosialisasi dan mengetahui kesiapan perusahaan sehingga diharapkan dalam waktu dekat jumlah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN produk digital akan terus bertambah.

"Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut," kata Suryo.

Baca juga: 1,6 Juta Pekerja Gagal Terima Subsidi Gaji, Ini Penyebabnya

PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri bukan merupakan jenis pajak baru karena telah lama diatur dalam UU PPN, namun kurang efektif karena hanya mengandalkan pemungutan dan penyetoran sendiri oleh pembeli/konsumen yang sifatnya retail dan masif dalam ekonomi digital saat ini.

Untuk meningkatkan efektivitas dan kesederhanaan maka pemerintah mengubah mekanisme pemungutan PPN tersebut menjadi dipungut oleh penjual produk digital luar negeri.

Baca juga: Subsidi Gaji Tahap III, Data 3,5 Juta Calon Penerima Sudah di Tangan Pemerintah

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Dalam Gelaran WEF 2022, Bos GoTo Tekankan Pentingnya Inklusi Digital dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi

Whats New
Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Cegah Penyebaran Penyakit PMK, Kementan Perketat Pengawasan Hewan Kurban

Whats New
MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

MCAS Group Gandeng PT Pos Indonesia Kembangkan Fitur Kendaraan Listrik di Aplikasi Pospay

Whats New
Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Askrindo Jadi Mitra Asuransi Resmi Java Jazz Festival 2022

Whats New
Niat Bikin Kolam Renang untuk Cucu, Pensiunan Anggota Dewan Ini Bangun 'Waterpark' di Bogor

Niat Bikin Kolam Renang untuk Cucu, Pensiunan Anggota Dewan Ini Bangun "Waterpark" di Bogor

Smartpreneur
Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK

Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK

Whats New
Ini Aneka Tantangan Bisnis Asuransi Jiwa di Tahun 2022?

Ini Aneka Tantangan Bisnis Asuransi Jiwa di Tahun 2022?

Work Smart
Dari LinkAja hingga Zenius, Inilah Deretan Perusahaan Start-up yang PHK Karyawannya

Dari LinkAja hingga Zenius, Inilah Deretan Perusahaan Start-up yang PHK Karyawannya

Whats New
Dapat Sanksi, Kegiatan KSP SB dan KSP FIM Wajib Lapor Kemenkop UKM

Dapat Sanksi, Kegiatan KSP SB dan KSP FIM Wajib Lapor Kemenkop UKM

Whats New
Laba Bersih ALDO Melesat 70,8 Persen Kuartal I 2022

Laba Bersih ALDO Melesat 70,8 Persen Kuartal I 2022

Whats New
Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN

Ironi Kereta Cepat: Ngotot Diklaim B to B, Tapi Pakai Duit APBN

Whats New
Menakar Risiko Fiskal 2023

Menakar Risiko Fiskal 2023

Whats New
Apa Benar Luhut Juga Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Apa Benar Luhut Juga Punya Bisnis Kelapa Sawit?

Whats New
Luhut Jawab Tudingan Jebakan Utang China di Proyek Kereta Cepat

Luhut Jawab Tudingan Jebakan Utang China di Proyek Kereta Cepat

Whats New
Alfamart Bakal Tebar Dividen Rp 779,83 Miliar, 40 Persen dari Laba Bersih 2021

Alfamart Bakal Tebar Dividen Rp 779,83 Miliar, 40 Persen dari Laba Bersih 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.