PSBB Jakarta, Bagaimana Panduan Operasional Industri?

Kompas.com - 11/09/2020, 11:32 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Jumat (21/8/2020). Dokumentasi Humas Kementerian PerindustrianMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Jumat (21/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sejak awal masa pandemi Covid-19, pihaknya telah menekankan agar protokol kesehatan di industri bisa beriringan dengan produktivitas.

Dengan inisiasi kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Diberlakukannya lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta secara ketat pada 14 September 2020 membuat aktivitas industri akan mengacu pada regulasi yang digulirkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya.

Baca juga: Jelang PSBB Total di Jakarta, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

"Karena itu, dalam pandangan saya penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta, pekan depan, untuk aktivitas industri tetap mengacu kepada Permenkes 9 Tahun 2020, dengan IOMKI menjadi dasar untuk beroperasinya industri," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Dikeluarkannya IOMKI, lanjut Menperin, merupakan hasil dari koordinasi bersama dengan para stakeholder yang mendukung produktivitas industri.

Dalam IOMKI dipersyaratkan penegakan protokol kesehatan, termasuk kewajiban Industri untuk melapor secara rutin.

"Secara berkala kami selalu memantau laporan IOMKI, dan meningkatkan koordinasi dengan perusahaan, Pemda, TNI/Polri untuk mendukung industri dapat bekerja dengan baik dan selalu menaati protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Insentif Pajak

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan kembali PSBB ketat mulai Senin (14/9/2020) depan.

Dengan diterapkannya PSBB ketat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hanya ada 11 jenis usaha esensial seperti masa PSBB ketat sebelumnya yang diperkenankan tetap bekerja di kantor. Pemprov DKI juga masih akan mengevaluasi izin perusahaan non-esensial yang sebelumnya diperbolehkan beroperasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X