PSBB Jakarta, Bagaimana Panduan Operasional Industri?

Kompas.com - 11/09/2020, 11:32 WIB
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Jumat (21/8/2020). Dokumentasi Humas Kementerian PerindustrianMenteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri di Bali, Jumat (21/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, sejak awal masa pandemi Covid-19, pihaknya telah menekankan agar protokol kesehatan di industri bisa beriringan dengan produktivitas.

Dengan inisiasi kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Industri (IOMKI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

Diberlakukannya lagi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta secara ketat pada 14 September 2020 membuat aktivitas industri akan mengacu pada regulasi yang digulirkan oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya.

Baca juga: Jelang PSBB Total di Jakarta, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

"Karena itu, dalam pandangan saya penerapan kembali PSBB di DKI Jakarta, pekan depan, untuk aktivitas industri tetap mengacu kepada Permenkes 9 Tahun 2020, dengan IOMKI menjadi dasar untuk beroperasinya industri," kata Agus kepada Kompas.com, Kamis (10/9/2020).

Dikeluarkannya IOMKI, lanjut Menperin, merupakan hasil dari koordinasi bersama dengan para stakeholder yang mendukung produktivitas industri.

Dalam IOMKI dipersyaratkan penegakan protokol kesehatan, termasuk kewajiban Industri untuk melapor secara rutin.

"Secara berkala kami selalu memantau laporan IOMKI, dan meningkatkan koordinasi dengan perusahaan, Pemda, TNI/Polri untuk mendukung industri dapat bekerja dengan baik dan selalu menaati protokol kesehatan," katanya.

Baca juga: PSBB Jakarta Diperketat, Pengusaha Hotel dan Restoran Minta Insentif Pajak

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan kembali PSBB ketat mulai Senin (14/9/2020) depan.

Dengan diterapkannya PSBB ketat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali mewajibkan sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Hanya ada 11 jenis usaha esensial seperti masa PSBB ketat sebelumnya yang diperkenankan tetap bekerja di kantor. Pemprov DKI juga masih akan mengevaluasi izin perusahaan non-esensial yang sebelumnya diperbolehkan beroperasi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Harga Minyak Terus Menguat, Bisa Bikin Keuangan Negara Makin Berat

Whats New
Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Beredar Hoax Pendaftaran Sertifikat Tanah Lewat Program PTSL BPN

Whats New
Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

BNI dan Mandiri Mau Blokir Kartu ATM Magnetic Stripe, BRI Bagaimana?

Whats New
Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Daya Beli Masyarakat Miskin Tertekan, Pemerintah Diminta Tingkatkan Efisiensi Penyaluran Bansos

Whats New
Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Lowongan Kerja di BUMN Nindya Karya untuk S1 Semua Jurusan, Simak Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Gagal Lolos Prakerja Gelombang 12? Bisa Daftar Lagi di Gelombang 13

Whats New
Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Ketahui Perbedaan Notaris dan PPAT

Whats New
OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

OJK Perpanjang Relaksasi BPR dan BPRS, Sampai Kapan?

Whats New
Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Mengembangkan Diri Lewat “Kepo”

Work Smart
Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Lengkap Rincian Biaya Admin Mandiri, Bunga, dan Saldo Minimal Tabungan

Spend Smart
Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Penjara, BCA: Sudah 2 Kali Surat Pemberitahuan

Whats New
[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

[POPULER MONEY] Perkara Salah Transfer Rp 51 Juta | Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13

Whats New
Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Simak Saldo Minimal Tabungan di Bank BNI, BRI, BTN, dan Mandiri

Spend Smart
Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Pengiriman Batu Bara Sempat Terhambat, Industri Hulu Migas Tambah Pasokan Gas Bumi ke PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X