Pengawasan Bank Akan Dikembalikan ke BI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati menuai kontroversi, Badan Legislasi (Baleg) DPR terus maju jalan mematangkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (BI).

Baleg kembali membahas draf revisi UU Nomor 6 Tahun 2009 dan naskah akademiknya. Jika tuntas, hasil pembahasan ini akan diserahkan DPR ke pemerintah untuk dibahas bersama.

Salah satu beleid dalam revisi tersebut mengatur tentang kewenangan pengawasan perbankan yang akan dikembalikan ke BI. Selama ini fungsi pengawasan dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Pasal 34 revisi UU BI, pengalihan tugas pengawasan bank dari OJK ke BI dilaksanakan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2023.

Baca juga: OJK: Banyak Regulasi Bikin Lembaga Jasa Keuangan Marak Lakukan Pelanggaran

"Proses pengalihan fungsi pengawasan bank dari OJK kepada BI dilakukan secara bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat yang meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," tulis Pasal 34 Ayat 3 seperti dikutip pada Sabtu (19/8/2020).

Poin penting lain dalam revisi tersebut yakni memasukkan poin tentang pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

Dewan itu nantinya bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

Sementara itu dikutip dari Kontan, Baleg DPR menghapus pasal 9 yang isinya tentang independensi. Dalam UU yang berlaku saat ini, pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Baca juga: Dalam Revisi UU Bank Indonesia, Pengawasan Perbankan Dikembalikan ke BI

BI juga wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Jika ini disetujui, independensi BI di sektor moneter akan lenyap dan digantikan oleh Dewan Moneter.