Pesepeda Langgar Aturan, Dirjen Perhubungan Darat: Bisa Saja Sepedanya Ditahan...

Kompas.com - 23/09/2020, 15:31 WIB
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (21/9/2020). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan.

Namun, dalam beleid tersebut belum diatur soal sanksi yang akan dikenakan kepada para pesepeda yang melanggar.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya menyerahkan permasalahan sanksi untuk aturan ini kepada masing-masing kepala daerah.

“Saya harapkan nanti tindak lanjut peraturan daerah yang bisa membuat PM 59 ini lebih detail lagi, yang menyangkut masalah sanksi,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/9/2020).

Baca juga: Aturan Baru Kemenhub: 7 Kelengkapan Wajib Bagi Pemilik Sepeda

Budi mengatakan, bisa saja nantinya pesepeda yang diketahui melanggar aturan bentuk sanksinya berupa sepedanya ditahan. Namun, untuk penerapan sanksi tersebut akan diserahkan ke masing-masing kepala daerah.

“Kalau memang motor ada SIM-nya, kemudian penggunannya bisa ditilang dengan SIM-nya (ditahan). Nah kalau sepeda gimana, saya kira bisa saja sepedanya (ditahan), namun tergantung masing-masing daerah menyusunnya breakdown warning-nya seperti apa,” kata Budi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk aparat penegak hukumnya, menurut Budi lebih cocok jika dijalankan oleh Dinas Perhubungan atau Satpol PP. Sebab, permasalahan sanksi bagi pesepeda ini akan dimuat dalam peraturan daerah.

“Mungkin perangkatnya bisa dari daerah, Satpol PP atau Dishub dengan menggunakan sanksi hukumnya berdasarkan peraturam daerah,” ungkapnya.

Baca juga: Basuki: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda

Sebagai informasi, dalam PM Nomor 59 Tahun 2020 ini mengatur soal aktivitas yang dilarang dilakukan dalam bersepeda.

Pertama, pengguna sepeda dilarang dengan sengaja membiarkan sepeda ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatn yang membahayakan keselamatan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Kemenaker Sebut Sistem Pengupahan yang Baik Bisa Dongkrak Produktivitas Dunia Usaha

Rilis
Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Account Executive: Definisi, Jenjang Karier, dan Gaji

Work Smart
Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Lifehack: Cerdas Finansial di Tengah Situasi Tak Pasti, bersama Financial Educator Lifepal Aulia Akbar

Rilis
 ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

ITDRI Festival 2021 Jadi Wadah Digital Talent Telkom Pamerkan Karya dan Berkolaborasi

Whats New
Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Mengenal OJK, Sejarah Berdiri, Tugas, Fungsi, dan Wewenangnya

Whats New
Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Lewat KTT G20, Luhut Ingin Tunjukkan Kemajuan Pembangunan di Indonesia

Rilis
Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Erick Thohir: Banyak Perusahaan Kontrol Bibit Sawit Unggul, PTPN Buka Lebar untuk Petani

Whats New
Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Penerima Bantuan Subsidi Upah Ditambah, Begini Cara Cek Status Calon Penerima

Rilis
Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Minyak Goreng Turun, Berikut Daftar Harga Sembako Hari Ini di Jakarta

Spend Smart
Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Meski Terhalang Banjir, Tol Cisumdawu Ditargetkan Beroperasi Tahun Depan

Rilis
Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Fed Lakukan Tapering, Bagaimana Daya Tarik Obligasi Dalam Negeri?

Rilis
Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Beda Cara Transaksi Pakai Kartu E-toll dan Pembayaran Tol Nirsentuh

Whats New
Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Men’s Republic Rebranding Jadi Republic, Apa Saja yang Baru?

Whats New
Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Mulai 20 Desember, ASN Dilarang Cuti dan Bepergian ke Luar Kota, kecuali...

Rilis
Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Menko Airlangga Pasang Target Indonesia di KTT G20, Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.