Mengintip Ekonomi Vanuatu, Negara Mungil yang Singgung HAM di Papua

Banyak perusahaan asing yang membangun hotel dan resort wisata dengan sewa jangka panjang. Setelah adanya Covid-19 dan ambruknya industri pariwisata, ekonomi Vanuatu di tahun ini juga kemungkinan akan babak belur.

Negara ini terus melakukan upaya untuk meningkatkan kunjungan turis dari Australia dan Selandia Baru, seperti meningkatkan frekuensi penerbangan dari dan ke Port Villa dan gencar mempromosikan destinasi wisata baru di kedua negara asal turis tersebut.

Baca juga: Gubernur BI: Selama Pandemi, Transaksi Digital Naik 37,8 Persen

Sejauh ini, sektor industri di Vanuatu hampir sama sekali tak berkontribusi pada ekonomi. Namun demikian, pemerintah Vanuatu terus membangun infrastruktur untuk menumbuhkan sektor industri.

Beberapa proyek yang dikebut antara lain pembangunan pelabuhan Port Villa dan Luganville, serta melakukan peremajaan pada landasan udara di Port Villa.

Sementara dari sisi inflasi, negara ini cenderung stabil dengan tingkat inflasi berkisar antara 2-3 persen per tahunnya. Harga makanan rata-rata naik 4 persen, sementara harga kebutuhan sandang dan papan rata-rata naik di bawah 2 persen.

Protes Indonesia ke Vanuatu

Sebelumnya diplomat muda Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, menyampaikan hak jawab terkait pemerintah Vanuatu yang mengungkit pelanggaran HAM di Papua.

Baca juga: Bagaimana Hitler Membangun Ekonomi Jerman yang Hancur Pasca-PD I?

"Sangat memalukan bahwa satu negara ini terus-menerus memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau menjalankan pemerintahannya sendiri," ujar Silvany pada awal pidatonya, yang dilansir dari YouTube PBB.

"Terus terang saya bingung bagaimana bisa suatu negara mencoba untuk mengajar negara lain, sementara kehilangan inti dari seluruh prinsip dasar Piagam PBB," kata dia.

Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman sebelumnya telah mengungkit isu pelanggaran HAM Papua dalam Sidang Umum PBB.

Silvany mengatakan bahwa tuduhan Pemerintah Vanuatu sudah tidak menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Indonesia.

Baca juga: Lewat Kartu Tani, Kementan Yakin Distribusi Pupuk Subsidi Tepat Sasaran

Di ruang sidang yang dihadiri perwakilan dari berbagai negara di dunia, Silvany menegaskan bahwa Indonesia dengan sadar berusaha mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia.

Setiap individu memiliki hak yang sama di bawah hukum. Indonesia terdiri lebih dari ratusan suku bangsa yang beragam dan multikultural, dengan ribuan suku, ratusan bahasa daerah yang tersebar di lebih dari 17.000 dan 400 pulau, berkomitmen terhadap hak asasi manusia.

"Kami menghargai keragaman, kami menghormati toleransi dan setiap orang memiliki hak yang sama di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini," kata dia.

Ia juga mengutip kata-kata Presiden Indonesia Joko Widodo saat memberikan pidatonya dalam Sidang Umum PBB, beberapa hari lalu, untuk melakukan pendekatan win-win solution dalam menjalin hubungan antar-negara.

Baca juga: Bagaimana Ekonomi Timor Leste Setelah 18 Tahun Merdeka dari Indonesia?