Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Menteri Edhy dan Sederet Kebijakannya di UU Cipta Kerja

Kompas.com - 20/10/2020, 10:09 WIB
Menteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo

 

Penghilangan ukuran kapal dianggap kemunduran oleh sejumlah pihak, sebab bobot adalah cara penting untuk mengkategorikan nelayan kecil dengan nelayan besar.

Subsidi maupun bantuan bagi nelayan kecil pun bisa berpotensi tidak tepat sasaran. Nelayan yang tadinya tidak masuk dalam nelayan kecil, mungkin saja mengambil keuntungan dari kemudahan ataupun fasilitas yang didapat nelayan kecil.

"Berarti ini ada perubahan yang menghilangkan size ukuran dalam UU Cipta Kerja ini. Menghilangkan gross ton kapal penangkap ikan ini, berpotensi melahirkan konflik dengan nelayan - nelayan besar dengan nelayan kecil. Sehingga akan merugikan nelayan kecil dalam menangkap ikan dalam jumlahnya," kata peneliti Indef, Mirah Midadan.

Baca juga: Modal Usaha Jadi Insentif Nelayan di Tengah Pandemi

3. Izin kapal jadi satu pintu

Melalui omnibus law, perizinan operasi kapal menjadi satu pintu, yakni melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya, perizinan kapal berbelit-belit, melibatkan banyak kementerian. Selain menjadi 1 pintu, izin kapal hanya membutuhkan 1-7 hari kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun sebelum UU sapu jagat tersebut disahkan, KKP sudah mengimplementasi perizinan satu pintu. Namun omnibus law memperkuat aturan tersebut.

Edhy mengatakan, perizinan kapal yang mudah ini berbeda dengan kondisi 5 tahun terakhir. Sebagaimana diketahui, izin kapal dalam 5 tahun terakhir memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Menteri Edhy: Dulu Izin Kapal Sulit, Akibatnya Industri Perikanan Banyak Mati

Hal ini membuat banyak matinya industri perikanan dari Sabang sampai Merauke. Dia bahkan menaksir, investasi senilai Rp 300 triliun tidak berjalan.

"Saya belum menghitung persisnya, asumsi saya lebih dari Rp 300 triliun yang sudah investasi di Indonesia tidak berjalan," kata Edhy dalam konferensi virtual UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

4. Izin budidaya tambak udang jadi satu pintu

Selain izin kapal, izin budidaya tambak udang juga menjadi satu pintu. Izinnya bakal dilakukan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 

Sebelumnya, pelaku usaha harus melalui 21 izin dari berbagai instansi untuk melakukan usaha.

"Saat ini sudah dilakukan pendelegasian kewenangan dari berbagai Kementerian/Lembaga melalui pelayanan terpadu satu pintu di BKPM untuk izin budidaya tambak udang," kata Direktur Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya KKP, Arik Hari Wibowo, Sabtu (10/10/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X