DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyatakan, kenaikan cukai hasil tembakau berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Hal ini berakibat pada penerimaan cukai dari produk hasil tembakau menjadi tidak dapat terserap secara maksimal.

"Untuk itu, pemerintah harus dapat mengawasi peredaran rokok ilegal,” kata Amin dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/10/2020).

Baca juga: Jadi Pintu Masuk Rokok Ilegal, Pemerintah Lakukan Ini di Sulsel

Amin mengatakan, saat ini ramai diberitakan tentang rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok sebesar 17-19 persen di 2021. Pemerintah memang sudah berencana mengumumkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) seperti di tahun-tahun sebelumnya, yakni awal Oktober.

Namun karena beberapa pertimbangan, pemerintah menunda rencana tersebut mengingat tarif cukai masih dalam pembahasan dan belum diketahui kapan pengumuman akan dilaksanakan.

Sejumlah kalangan sebelumnya meminta pemerintah menjalankan kebijakan cukai dengan memperhatikan dampaknya bagi kelangsungan industri hasil tembakau.

Meski demikian di 2021, pemerintah menargetkan kenaikan target cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 4,8 persen dari target tahun ini Rp 164,9 triliun menjadi Rp 172,8 triliun.

Baca juga: Rokok Ilegal Menjadi Kasus Terbanyak yang Ditangani Bea Cukai

Rencana kenaikan ini masih menjadi pro dan kontra, lantaran kenaikan tarif CHT sekitar 23 persen tahun ini tidak menghasilkan penerimaan yang optimal.

"Adanya kebijakan pemerintahan Jokowi untuk menaikkan cukai rokok sejak tahun 2015 harus diimbangi dengan upaya pemerintah untuk dapat menciptakan produk turunan hasil tembakau selain rokok. Hal ini agar petani tembakau dapat terlindungi dan terus produktif,” ujar Amin.

Sebelumnya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak rencana kenaikan cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) 2021. Mereka menilai, kenaikan ini akan memberatkan para petani.