Hingga Oktober, KKP Salurkan Modal Rp 601 Miliar ke Nelayan hingga Petambak Garam

Kompas.com - 03/11/2020, 18:47 WIB
Pekerja menjemur ikan di pusat pengolahan ikan, Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2020). Harga sejumlah komoditas ikan asin beranjak naik karena pasokan menurun dan ditambah datangnya musim hujan yang memperlama waktu penjemuran ikan. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPekerja menjemur ikan di pusat pengolahan ikan, Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (22/10/2020). Harga sejumlah komoditas ikan asin beranjak naik karena pasokan menurun dan ditambah datangnya musim hujan yang memperlama waktu penjemuran ikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menggenjot penyaluran modal usaha dengan bunga ringan bagi masyarakat melalui Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Adapun hingga 31 Oktober 2020, BLU LPMUKP telah menyalurkan pinjaman modal senilai Rp 601 miliar.

Kepala BLU LPMUKP Syarif Syahrial mengatakan, pinjaman modal ditujukan untuk nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan, petambak garam, serta pelaku usaha di wilayah pesisir.

Baca juga: Ini Sektor UMKM yang Dinilai Perlu Go Digital

"Selama 2020 itu penyaluran senilai Rp 201 miliar. Kalau proposal pengajuan yang masuk sudah lebih dari Rp 2 triliun. (Pandemi) ini memang di luar ekspektasi tapi kami sedang menyiapkan strategi," kata Syarif dalam siaran pers, Selasa (3/11/2020).

Syarif mengakui, banyak kendala yang dihadapi BLU LPMUKP dalam menyalurkan permodalan bagi masyarakat kelautan dan perikanan.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya personel.

Namun, untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya sudah melakukan rekrutmen yang telah disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

"Dari Itjen juga mengakui bahwa LPMUKP kekurangan staf untuk penyaluran," ungkap Syarif.

Sementara Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan, BLU LPMUKP harus bekerja keras dalam melakukan sosialisasi, analisis, penyaluran modal, serta pendampingan.

Sinergi bersama Pemda pun perlu diperkuat, lantaran banyak kepala daerah belum merespon adanya fasilitas permodalan bagi masyarakat dengan bunga hanya 3 persen per tahun ini.

Padahal, kata Antam, BLU LPMUKP merupakan cara pemerintah hadir bagi masyarakat kelautan dan perikanan dan menjadi solusi keterbatasan akses permodalan.

"Saya jujur melihat kepala daerah sosialisasinya kurang. Mereka kurang tanggap. Kalau ke bank pasti ribet. Banyak pelaku usaha mikro itu takut ke bank. Untuk para pendamping saya berharap betul menyentuh para pelaku usaha mikro menengah untuk mengembangkan usaha," ujar Antam.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X