KILAS

Menaker Minta P3MI yang Miliki Izin Bekerja Profesional

Kompas.com - 10/11/2020, 08:21 WIB
Menaker Ida Fauzia dalam Rakor Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan P3MI dan sosialisasi Peraturan P3MI di Jakarta, Senin (9/11/2020). Dok. Humas KemnakerMenaker Ida Fauzia dalam Rakor Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan P3MI dan sosialisasi Peraturan P3MI di Jakarta, Senin (9/11/2020).

KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, saat ini ada 324 perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI).

"Saya minta, para Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang telah memiliki SIP3MI itu bekerja sebaik-baiknya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab," pesan Ida.

Hal tersebut diungkapkan Ida dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan P3MI dan sosialisasi Peraturan P3MI di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Ida menyatakan berdasarkan data lima tahun terakhir, terdapat 86 P3MI yang dapat menyalurkan atau menempatkan 4.000 lebih Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca juga: Tekan Angka Pengangguran, Ini yang Akan Dilakukan Kemnaker

Tak hanya itu, lanjut Ida, ada pula 72 P3MI yang mampu menempatkan 2.000 hingga 4.000 PMI.

Namun, masih ada sekitar 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menaker Ida memahami, setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang berbeda-beda.

Sebagai contoh, ada P3MI yang menempatkan PMI murni karena profesionalisme bisnis. Ada pula karena kedekatan emosional dengan mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan.

Baca juga: Tahun 2021, Kemnaker Siap Transformasi BLK dengan Program 4R

Untuk itu, Ida meminta P3MI agar dapat lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan perluasan usaha penempatan.

"Tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tetapi juga mampu mencari peluang pasar kerja bagai PMI di wilayah lainnya, seperti ke wilayah Eropa dan Amerika, " ujar Menaker Ida.

Regulasi PMI

Dari sisi regulasi, Ida mengungkapkan, pemerintah terus berupaya menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI.

Sebagai informasi UU tersebut hingga kini masih menyisakan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP).

Baca juga: Kemnaker Harap ACRF Buat Ketenagakerjaan ASEAN Lepas dari Dampak Buruk Covid-19

Dua rancangan RPP itu, yakni RPP Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran serta Awak Kapal Perikanan Migran.

"Selain RPP, masih ada satu Rancangan Peraturan Presiden (Perpres dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ida  mengungkapkan, acara Rakor ini merupakan sarana silaturahmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dengan P3MI.

"Silaturahmi ini digelar mengingat P3MI adalah mitra penting pemerintah dalam membantu program perluasan kesempatan kerja," kata Ida.

Baca juga: Hadapi Transformasi Dunia Usaha, Kemnaker Siapkan Kurikulum Pelatihan Digital

Hal itu diamini Direktur Jendral (Dirjen) Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta) Suhartono.

Menurutnya, tujuan digelarnya Rakor P3MI untuk melaksanakan satu tugas Kemnaker dalam melakukan pembinaan melalui evaluasi kinerja P3MI.

"Hal itu dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan dan penempatan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau PMI," ujar Suhartono.

Suhartono menjelaskan, evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode self assessment dengan pengisian kuasioner dari masing-masing P3MI.

Baca juga: Tekan Angka Pengangguran, Ini yang Akan Dilakukan Kemnaker

"Pertanyaan yang ada di dalam kuisioner telah disesuaikan dengan ketentuan evaluasi kinerja tiap P3MI dalam penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, " ujarnya.

Rakor tersebut juga disambut positif Sekretaris Utama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI ) Tatang Budie Utama Razak.

Tatang mengatakan, rakor ini penting mengingat pelaksanaan P3MI keluar negeri memiliki skema Bussiness to Bussiness.

Maka, Tatang menilai, evaluasi yang dilakukan pada Rakor ini, patut digelar secara periodik atau berkala.

Baca juga: Validasi Data Kepesertaan Pekerja, BPJS Kesehatan Gandeng Kemnaker

"Dengan begitu, P3MI yang baik dapat diberi reward, dan yang wan prestasi diberikan sanksi, " ujarnya.

Tatang menambahkan melalui Rakor ini, Kemnaker dan BP2MI juga memahami kendala di lapangan yang dihadapi P3MI.

"Terlebih karena UU Nomor 18 Tahun 2017 ini memiliki perlindungan fundamental dan cakupan perlindungan yang luas," tutur Tatang.

Sebagai informasi, rakor evaluasi kinerja P3MI dihadiri pula Staf Ahli Menaker Bidang Analis Kebijakan Publik Reyna Usman beserta jajarannya.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Menperin Agus: Indonesia Harus Jadi Pusat Produsen Halal Dunia

Whats New
Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Apa Arti Status Prakerja dalam Proses Seleksi?

Work Smart
Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Hari Libur Nasional 2022 Ditetapkan Ada 16 Hari, Ini Rinciannya

Whats New
Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Dapat Suntikan Modal Rp 20 Triliun, IFG Segera Tuntaskan Restrukturisasi Jiwasraya

Whats New
Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Kemendag Dorong Pelaku Usaha Manfaatkan E-commerce

Rilis
Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Menperin Agus: Hingga Awal September, Hampir 4 Juta Karyawan Sektor Industri Sudah Divaksinasi

Whats New
Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Cara Menyimpan Barang Berharga di Pegadaian Safe Deposit Box

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.