Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konversi 1 Juta Kompor Elpiji Jadi Induksi, PLN Gandeng BTN

Kompas.com - 11/11/2020, 21:39 WIB
Rully R. Ramli,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) menjalin kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN dalam rangka mendorong program konversi 1 juta kompor elpiji menjadi kompor induksi.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini mengatakan, melalui kerja sama ini pihaknya akan memberikan kemudahan kepada para mitra kerja BTN, khususnya para pengembang perumahan yang hendak menerapkan konversi kompor elpiji ke kompor induksi.

"Kerja sama ini merupakan langkah awal dari inovasi yang dapat diperluas dengan memanfaatkan potensi bisnis dari kedua BUMN tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: PLN Bikin Gerakan Konversi Satu Juta Kompor Elpiji ke Kompor Induksi

Selain itu, kerja sama ini disebut dapat mendorong jaringan mitra kerja BTN yaitu pengembang untuk menggunakan kompor induksi pada proyek perumahannya.  PLN akan memberikan kemudahan kepada mitra kerja BTN yang menerapkan program konversi kompor elpiji ke kompor induksi tersebut.

Direktur Utama BTN Pahala N Mansury memastikan, pihaknya siap mendukung gerakan satu juta kompor induksi yang diinisiasi oleh PLN.

“Bank BTN turut mendukung kepemilikan kompor induksi, dengan menawarkan program kredit bagi nasabah KPR aktif dan mendorong para pengembang untuk menyediakan kompor induksi pada rumah yang akan dibangun," katanya.

Menurut dia, program ini juga sejalan dengan upaya pemerintah menekan impor dan subsidi elpiji.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konversi 1 juta kompor LPG ke kompor induksi berpotensi mengurangi subsidi gas sebesar Rp 4,8 Triliun dalam waktu 5 tahun.

"Ini sebagai bentuk  dukungan kami terhadap penggunaan energi yang ramah lingkungan” ucap Pahala.

Baca juga: PLN Akan Konversi 5.200 PLTD menjadi Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com