Ditanya Soal Penghapusan Premium, Ini Respons Kementerian ESDM

Kompas.com - 17/11/2020, 11:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penghapusan BBM jenis Premium tengah ramai dibicarakan oleh banyak pihak.

Beberapa waktu lalu, seorang pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan penghapusan Premium akan mulai dilakukan pada 1 Januari 2021 di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) terlebih dahulu.

Keputusan mengenai penghapusan Premium ada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Baca juga: Setuju Premium Dihapus, YLKI Minta Diskon Pertalite Diperpanjang

Sebab, Premium termasuk ke dalam golongan jenis BBM Khusus Penugasan yang harga jualnya diatur oleh pemerintah.

Namun, ketika dikonfirmasi oleh awak media, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji mengatakan, dirinya belum bertemu dengan pihak KLHK.

Sehingga, dirinya belum bisa berkomentar banyak terkait rencana tersebut.

"Saya belum bisa ngomong, belum bertemu KLHK. Nanti saja ya," kata Tutuka ditemui di Gedung DPR RI, Senin (16/11/2020).

Lebih lanjut, Tutuka membenarkan keputusan penghapusan Premium sepenuhnya ada di tangan Kementeriannya.

"Tapi enggak sekarang dulu (bahasnya)," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan KLHK MR Karliansyah, mengatakan, dirinya pada Senin (9/11/2020) lalu baru saja bertemu dengan Direktur Operasi Pertamina dan mengatakan per 1 Januari 2021 Pertamina bakal menghilangkan Premium di Jawa, Madura, dan Bali.

"Syukur alhamdulillah Senin lalu saya bertemu Direktur Operasi Pertamina. Beliau menyampaikan per 1 Januari 2021, Premium di Jamali khususnya akan dihilangkan. Kemudian menyusul kota-kota lainnya di Indonesia," ujar Karliansyah dalam sebuah diskusi virtual.

Merespon pernyataan tersebut, CEO Subholding Commercial and Trading Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan, keputusan penghapusan penjualan BBM penugasan itu sepenuhnya berada di tangan pemerintah.

Baca juga: Gelar Diskon Pertalite di Berbagai Daerah, Upaya Pertamina Hapus Premium?

"Keputusan dihapus atau tidaknya sebuah produk BBM penugasan itu otoritasnya regulator, bukan di Pertamina," kata Mas'ud kepada Kompas.com.

Senada dengan Mas'ud, Pjs VP Corporate Communication Pertamina, Heppy Wulansari menjelaskan, meskipun pihaknya tengah mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan, kebijakan penyaluran Premium merupakan kewenangan pemerintah.

"Pertamina berkomitmen mendorong penggunaan BBM dengan RON lebih tinggi, karena selain baik bagi lingkungan juga akan berdampak positif untuk mesin kendaraan dan udara yang lebih bersih," ujar Heppy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Bank Sinarmas Luncurkan Aplikasi Simobiplus, Apa Saja Keunggulannya?

Rilis
Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Blue Bird Akan Tambah 4.000 Armada Lebih di 2022

Whats New
Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini  Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Berencana Ekspansi ke RI, Perusahaan Asal Malaysia Ini Cari Agen untuk Tawarkan Tabungan Emas

Whats New
Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Kode Bank BCA Syariah dan Bank Lain untuk Transaksi Transfer Antarbank

Spend Smart
Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Cara Daftar m-Banking BRI, BNI, BCA, dan Mandiri dengan Mudah

Whats New
PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

PT Vale Indonesia Targetkan Produksi Nikel Tumbuh 3 Kali Lipat di 2025

Whats New
Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Laba Bersih BRI Setara 25,5 Persen Total Laba Seluruh BUMN di 2021

Whats New
Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru di Papua Bakal Punya Anggaran Khusus Pemilu 2024

Whats New
Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Simak 3 Tips Meningkatkan Strategi Marketing Lewat TikTok

Work Smart
Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Vaksin Bosster Jadi Syarat Perjalanan, Kemenhub: Pokso Vaksinasi Akan Tersedia di Terminal, Bandara dan Pelabuhan

Whats New
Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Besok, Pemerintah Luncurkan Minyak Goreng Curah Kemasan Sederhana Seharga Rp 14.000/liter

Whats New
Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Kementan Pastikan 1,8 Juta Hewan Kurban Aman untuk Penuhi Kebutuhan Idul Adha

Rilis
INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

INA dan SRF China Jalin Kerja Sama Investasi di Indonesia

Rilis
Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Bos BPJS Kesehatan: Kami Berharap Sampai 2024 Tidak Ada Kenaikan Iuran

Whats New
Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, Ini Kata Kemenhub dan KAI

Vaksin Booster Jadi Syarat Perjalanan, Ini Kata Kemenhub dan KAI

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.