Komisi IV DPR Kritik Kementan soal Data Impor Pangan dan Food Estate

Menurutnya, proses impor gandum pun tidak lewat perizinan Kementan sebab masuk dalam kelompok barang non larangan terbatas (lartas).

"Sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak terbitkan rekomendasi impor gandum sebagai bahan pakan," kata dia.

Tak hanya itu, Sudin juga mengkritisi data Kementan terkait proyek food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menargetkan pengolahan 30.000 hektar selesai akhir November 2020.

Progresnnya saat ini baru 19.000 hektar, artinya dalam waktu 13 hari ke depan harus merampungkan sisa 11.000 hektar lahan.

"Mungkin enggak dikerjakan dalam 13 hari? Caranya bagaimana? Berapa ribu alat yang dikerjakan di situ?," tukasnya.

Baca juga: Dipungut PPN 10 Persen, Belanja dari Luar Negeri di Zalora hingga Tokopedia Bakal Lebih Mahal

Wakil Ketua Komisi IV Budi Djiwandono pun turut mengkritik persoalan data yang disampaikan Kementan. Menurutnya, data yang tak akurat membuat Komisi IV krisis kepercayaan terhadap Kementan.

Budi bilang, Kementan terlalu mudah tanpa perhitungan yang tepat untuk bisa menyatakan pengolahan lahan 30.000 hektar di food estate Kalteng akan rampung akhir bulan ini. Padahal program lumbung pangan itu akan menjadi tulang punggung bagi ketahanan pangan nasional.

"Kami jujur ini ada krisis kepercayaan, saya buka-bukaan saja. Ini permasalahan data, kita tahu lah. Salah satu poin program penting Pak Menteri (Syahrul Yasin Limpo) di hari pertama rapat kerja bersama Komisi IV itu masalah data. Tapi yang bapak-bapak sajikan ke kami, jujur ini bingung kami lihatnya," ungkap dia.

Ia pun meminta para jajaran Kementan tak membawa data yang hanya terkesan baik di dalam rapat, padahal ada banyak persoalan yang harus ditangani. Budi menekankan, Kementan punya peran penting terhadap kebutuhan pangan sehingga kejujuran data sangat diperlukan.

"Jangan sajikan angka yang fantastis, bagus-bagus aja. Seolah-olah karena ekspor kita lebih banyak dari impor itu sesuatu yang bagus. Tapi kita rinci satu per satu ceritanya belum tentu demikian. Contohnya masalah impor beberapa komoditas saja bapak-bapak datanya tidak ada," jelas dia.

"Jadi tolong, kita akan memasuki tahun baru, 2020 adalah masa yang sulit untuk bangsa Indonesia. Masalah pangan ada di tangan kita semua. Kalau bapak-bapak tidak bisa jujur dengan kami, bagaimana nasib 260 juta manusia Indonesia ke depan," pungkas Budi.

Baca juga: Himbara: Literasi Keuangan Jadi Isu Terbesar Saat Ini