Mulai Juli, Pengembangan Jasa Pembayaran Tak Perlu Minta Restu BI bila Berisiko Rendah

Kompas.com - 08/01/2021, 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menerbitkan payung hukum sistem pembayaran melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Aturan yang merupakan implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, akan berlaku pada Juli 2021 mendatang. Kini bank sentral tengah berencana menyiapkan aturan yang lebih rinci dengan menggandeng Self Regulatory Organization (SRO).

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, aturan bersifat memudahkan. Artinya akan ada simplifikasi dalam aturan baru, salah satunya mengenai pemrosesan pengembangan aktifitas, produk, maupun kerja sama.

Baca juga: BI Rombak Ketentuan Perlindungan Konsumen, Berikut Rinciannya

Bila berlaku, penyedia jasa pembayaran tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada bank sentral bila pengembangan aktifitas/produk berisiko rendah.

"Selama risikonya rendah, tidak mengubah model bisnis, struktur, dan IT, tidak usah minta izin. Misalnya bank ingin menaikkan kartu kredit dari silver ke gold cukup melapor, tidak usah minta izin. Untuk pemasaran juga lapor saja," kata Filianingsih dalam konferensi virtual, Jumat (8/1/2021).

Filianingsih mengatakan, ketentuan itu membuat pengurusan lebih cepat dan efisiensi.

Sebab, aturan baru akan mengkategorikan proses kerja sama/pengembangan produk/pengembangan aktifitas ke risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.

Namun, jika proses kerja sama/pengembangan produk/pengembangan aktivitas masuk dalam kategori berisiko sedang dan rendah, penyedia jasa pembayaran tetap harus mengurus persetujuan ke BI.

"Nanti kita akan list (mana pengembangan) yang masuk risiko rendah, sedang, tinggi itu seperti apa," ucap dia.

Lebih lanjut dia menjelaskan, aturan baru akan mengklasifikasi sistem pembayaran, yang terdiri dari 3 bentuk, yakni PSPS, PSPK, dan PSPU. Akan ada beberapa pertimbangan kriteria dalam penentuan klasifikasi jasa pembayaran, yakni dari sisi ukuran (size), keterhubungan (interconnectedness), subtitutability, dan kompleksitas (complexity).

Kemudian, hasil klasifikasi itu akan menentukan modal yang akan dipenuhi masing-masing sistem pembayaran. Bank sentral akan mengatur dua jenis modal, yakni modal awal yang harus dipenuhi semua pihak, dan modal tambahan (add on/on going capital) tergantung besarnya klasifikasi perusahaan.

"Semakin besar, semakin harus ditambah modalnya. Selain permodalan, manajemen risikonya juga harus semakin canggih sehingga berimplikasi pada pengawasan yang lebih ketat," ucap dia.

Baca juga: BI Terbitkan Aturan Baru Sistem Pembayaran, Berlaku Mulai 1 Juli 2021

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Mendapatkan Voucher Gratis Ongkir di Shopee

Mudah, Begini Cara Mendapatkan Voucher Gratis Ongkir di Shopee

Spend Smart
Analis: Rebound Saham GOTO Jadi Sebab IHSG Menghijau

Analis: Rebound Saham GOTO Jadi Sebab IHSG Menghijau

Whats New
Teknologi Ini Diyakini Bisa Mengurangi Tingkat Perputaran Karyawan

Teknologi Ini Diyakini Bisa Mengurangi Tingkat Perputaran Karyawan

Whats New
AP I Gandeng Blue Bird Hadirkan Taksi Listrik di Bandara Ahmad Yani Semarang

AP I Gandeng Blue Bird Hadirkan Taksi Listrik di Bandara Ahmad Yani Semarang

Rilis
Syarat Perjalanan DIlonggarkan, Jumlah Penumpang di Bandara AP I Diprediksi Capai 175.000 Per Hari

Syarat Perjalanan DIlonggarkan, Jumlah Penumpang di Bandara AP I Diprediksi Capai 175.000 Per Hari

Whats New
Keran Ekspor Minyak Goreng Kembali Dibuka, Kemendag Cabut Permendag 22 Tahun 2022

Keran Ekspor Minyak Goreng Kembali Dibuka, Kemendag Cabut Permendag 22 Tahun 2022

Whats New
Akuisisi Rampung, Bank Mayora Jadi 'Senjata' BNI dalam Persaingan Bank Digital

Akuisisi Rampung, Bank Mayora Jadi "Senjata" BNI dalam Persaingan Bank Digital

Whats New
LPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

LPS Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Cek Syaratnya

Work Smart
Justika: Aksesibilitas Bantuan Hukum Inklusif Masyarakat Indonesia

Justika: Aksesibilitas Bantuan Hukum Inklusif Masyarakat Indonesia

Whats New
Tangani Masalah Sampah yang Tak Kunjung Usai, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Tangani Masalah Sampah yang Tak Kunjung Usai, Ini Upaya yang Dilakukan Pemerintah

Whats New
IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

IHSG dan Rupiah Ditutup Menguat di Akhir Pekan

Whats New
Siap-siap, BUMN Bakal Tambah 2.300 Lowongan Kerja

Siap-siap, BUMN Bakal Tambah 2.300 Lowongan Kerja

Work Smart
Tantangan Penerapan Edge Computing dan Strategi Perusahaan dalam Transisi Digital

Tantangan Penerapan Edge Computing dan Strategi Perusahaan dalam Transisi Digital

Rilis
Kemenperin Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Kemenperin Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik

Whats New
Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Aturan Baru OJK, Debt Collector Lakukan Pengancaman dan Kekerasan Fisik Bisa Masuk Delik Pidana Umum

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.