Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi yang Kini Tembus Rp 6.074 Triliun

Kompas.com - 19/01/2021, 03:18 WIB
Presiden Joko Widodo saat meresmikan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020). (Dok. Bank Indonesia) Presiden Joko Widodo saat meresmikan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-7 tahun 2020 yang digelar secara virtual, Rabu (28/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Baca juga: Naik Lagi, Utang Luar Negeri Pemerintah RI Jadi Rp 2.836 Triliun

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60 persen.

"Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukkan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih," tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Waspada, Ini Ciri-Ciri Entitas Kripto Bodong

Whats New
Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Animo Masyarakat Terhadap Aset Kripto Naik 50 Persen Hingga Akhir Mei 2021

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

[TREN WISATA KOMPASIANA] Danau Kelimutu | Pesona Kuil Shinto 1000 Torii | Menjelajah Kota Alexandria

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

[KURASI KOMPASIANA] Ide Datang di Kamar Mandi | Mengapa Berpikir Logis Itu Penting?

Rilis
Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Rincian Iuran BPJS Kesehatan Terbaru 2021

Spend Smart
Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Mencantumkan Ikut Seminar dalam CV Lamaran Kerja, Pentingkah?

Work Smart
[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

[TREN HUMANIORA KOMPASIANA] Anak adalah Point of References | Gapyear: Stigma, Doa, dan Cerita

Rilis
Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Ini Susunan Direksi dan Komisaris Bank KB Bukopin yang Baru

Whats New
BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

BKN Minta Calon Pelamar CPNS dan PPPK 2021 untuk Bersabar, Kenapa?

Whats New
Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Bangun Hunian di Jakarta dan Bogor, Adhi Commuter Properti Gandeng Sarana Jaya

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

[KURASI KOMPASIANA] Pencopet di Angkutan Umum, Ini Cara Mengatasi dan Menghindarinya! | Modus Operandi Maling Perlente

Rilis
Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Pendapatan Induk Usaha TikTok Melejit 111 Persen di Tahun 2020

Whats New
Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Gappri: Revisi PP Tembakau Perburuk Kondisi Industri Rokok

Whats New
Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Kini Pemilik Asuransi AXA Mandiri Bisa Konsultasi Kesehatan Gratis

Whats New
Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Prudential Indonesia Perluas Pemasaran Online Produk Asuransi

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X