RI Tiru Jepang, Korsel, dan Malaysia untuk Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Kompas.com - 19/01/2021, 08:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Protection) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterapkan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.

"Penerapan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang ditayangkan secara virtual, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Kenaikan Harga Pupuk Subsidi untuk Tutupi Kekurangan Anggaran 2021

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari manfaat program JKP tersebut, serta cakupan kepesertaan.

Subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sedangkan Kemenaker berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.

Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total.

Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.

Baca juga: Setahun, Aset Kripto Stellar Menguat 600 Persen

Kelima, manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai platform (ceiling) Jaminan Pensiun atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Maskapai Minta Pemerintah Gulirkan Beragam Insentif Secepatnya

Whats New
Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Kesempatan UMKM untuk Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Makin Terbuka

Whats New
Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Penyelundupan Benur Marak, KKP Lepasliarkan Lagi Ribuan Benih Lobster

Whats New
Investor Pemula, Hati-hati Fenomena 'Pompom' Saham

Investor Pemula, Hati-hati Fenomena "Pompom" Saham

Whats New
Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Berapa Proporsi Investasi Emas yang Ideal untuk Karyawan?

Earn Smart
Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Ingin Jajan Enak Tanpa Takut Boros? Manfaatkan Promo 3.3 Pesta Cashback ShopeePay

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

[POPULER DI KOMPASIANA] Pamer Gaji di Media Sosial | Netizen Indonesia Tidak Sopan | Menghindari dan Mengatasi FOMO

Rilis
BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

BCA Imbau Ganti Kartu ATM Magnetic Stripe ke Chip Secepatnya

Whats New
Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Selama Pandemi, Warung Mitra Bukalapak Meningkat 4 Juta Pelapak

Whats New
Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Pamer Cupang, Erick Thohir Teringat Masa Awal Coba Berbisnis

Whats New
Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Gandeng BRI, TaniFund Siapkan Dana Rp 200 Miliar untuk Petani dan UMKM

Rilis
Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 13 Mau Dibuka, Jangan Lupa Persiapannya

Whats New
Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Bayar Biaya Nikah KUA Bisa Via Bukalapak, Simak Caranya

Whats New
Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Hati-hati Terjebak Skema Money Game seperti Vtube dan TikTok Cash

Earn Smart
Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Resmi, Ini Cara Dapat Diskon PPnBM Mobil dari Sri Mulyani

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X