RI Tiru Jepang, Korsel, dan Malaysia untuk Terapkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Kompas.com - 19/01/2021, 08:00 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memberikan penjelasan evaluasi program Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan di Komisi IX DPR RI, Jakarta, Senin (18/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Unemployment Protection) seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) ini masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan diterapkan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja.

"Penerapan sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di negara-negara tersebut dapat dijadikan sebagai benchmarking dalam mendesain sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan di Indonesia," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI yang ditayangkan secara virtual, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Kenaikan Harga Pupuk Subsidi untuk Tutupi Kekurangan Anggaran 2021

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain instansi yang menjadi regulator, teknis operasional, manfaat program, kualifikasi yang mendapatkan manfaat program, durasi dari manfaat program JKP tersebut, serta cakupan kepesertaan.

Subtansi yang terdapat dalam RPP JKP yaitu pertama, kepesertaan program JKP berasal dari peserta penerima upah dan harus mengikuti empat program yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP).

Kedua, penyelenggara program JKP yang terdiri atas BPJS Ketenagakerjaan dan Kemenaker. Untuk BPJS Ketenagakerjaan berkaitan dengan cash benefit, sedangkan Kemenaker berkaitan dengan pelatihan dan mencari kerja.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, kriteria PHK dengan melakukan penggabungan, perampingan, atau efisiensi perubahan status kepemilikan perusahaan, kerugian, tutup dan pailit, serta pengusaha melakukan kesalahan terhadap pekerja. Kriteria tersebut dengan mengecualikan PKWT, pensiun, meninggal, dan cacat total.

Keempat, eligibilitas. Adapun ketentuan minimal masa kepesertaan prpgram JKP ialah 24 bulan, masa iuran 12 bulan, dan membayar iuran berturut-turut selama 6 bulan.

Baca juga: Setahun, Aset Kripto Stellar Menguat 600 Persen

Kelima, manfaat program JKP diberikan selama paling lama 6 bulan dengan persentase tertentu dari upah dilaporkan atau rata-rata upah nasional.

Keenam, dari sisi iuran terdapat batas atas upah, yakni sesuai platform (ceiling) Jaminan Pensiun atau menggunakan rata-rata upah nasional. Adapun sumbernya dari rekomposisi iuran JKK, modal awal, dan iuran pemerintah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.